RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Diskusi publik bertajuk ”Kehati-hatian Fiskal terhadap Pinjaman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Bank BJB” di gelar oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kepri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalan D.I Pandjaitan KM.7, Pinang Harmoni, Tanjungpinang, Selasa, 28 Juli 2026.

Ketua Panitia, Endra Kaputra, menjelaskan forum ini digelar untuk ruang edukasi publik agar bisa memahami latar belakang pada kebijakan pinjaman daerah. Besaran pinjaman daerah tersebut senilai Rp400 miliar yang menjadi perhatian masyarakat.

“Masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara utuh mengenai kebijakan yang menjadi perhatian public,” ujar Endra Kaputra.

Pihaknya, menyayangkan ketidakhadiran pimpinnan DPRD Provinsi Kepri. Sebelumnya, pihaknya telah mengajak untuk berdialog melalui surat permohonan rapat dengar pendapat.

”Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat hadir dalam ruang diskusi seperti ini,” ucapnya.

Endra mengatakan, hasil diskusi tersebut tidak hanya sebagai forum akademik. Namun, akan dirumuskan dengan bentuk dokumen tertulis atau policy brief yang akan disampaikan ke Pemprov Kepri dan DPRD Kepri sebagai bahan rekomendasi.

Kepala BKAD Provinsi Kepri, Venni Meitaria Detiawati, mengapresiasi terselenggaranya diskusi ini. Forum tersebut, menunjukkan masyarakat ikut dalam mengawal jalannya pembangunan di daerah.

”Pak Gubernur mengapresiasi kegiatan ini yang menjadi bagian pengawasan publik dan ruang mitigasi risiko terhadap pelaksanaan pinjaman daerah,” ujar Venni Meitaria Detiawati.

Venni menjelaskan, pinjaman daerah dilakukan atas pertimbangan penurunan transfer dana dari pihak pemerintah pusat dan telah melalui proses kajian dengan sejumlah perbankan. Ia menyebutkan, Bank BJB yang terpilih, karena memberikan penawaran dengan skema yang dinilai paling cocok bagi kebutuhan daerah.

”Kita memilih Bank BJB karena yang memberikan penawaran dengan skema paling sesuai bagi kebutuhan daerah,” ucapnya.

Diskusi tersebut, juga membahas transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kehatian fiskal. Selain itu, juga optimalisasi pemanfaatan pinjaman dalam mendukung pembangunan serta peningkatan potensi ekonomi Kepri.