RRI.CO.ID, Anambas - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, mengadakan Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lt. II Kantor Bupati Kepulauan Anambas - Pasir Peti, Senin, 27 Juli 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, mengatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk terus memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terakomodir. Pemerintah Daerah berupaya agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa biaya, meskipun pelaksanaannya menjadi bagian dari beban anggaran daerah.

"Forum ini menjadi wadah penting untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar.

Menurut Sekda, forum tersebut juga menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai kendala, serta menyelaraskan kebijakan bersama BPJS Kesehatan dengan kondisi di lapangan. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas kerja sama fasilitas kesehatan.

"Berbagai masukan dari BPJS Kesehatan sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan pelayanan kesehatan," ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat kendala teknis serta kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang mengalami tunggakan selama beberapa bulan. Permasalahan tersebut diharapkan dapat segera diselesaikan melalui koordinasi dan pembahasan bersama dengan mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sahtiar meminta seluruh peserta mengikuti pemaparan BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang dengan saksama. Berbagai koreksi, masukan dan pertanyaan diharapkan dapat disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan kerja sama fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam kesempatan tersebut, Sahtiar juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi kelembagaan dengan melibatkan DPRD, baik komisi terkait maupun pimpinan DPRD, dalam kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan. Langkah ini diperlukan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus menghindari persoalan administratif dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

"Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas," tuturnya.

Kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Forum Komunikasi yang melibatkan instansi lintas sektor di bidang kesehatan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.