RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Ketergantungan Kota Tanjungpinang terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah dinilai masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas harga dan meningkatkan risiko inflasi apabila terjadi gangguan distribusi maupun kenaikan harga dari daerah pemasok, Selasa, 30 Juni 2026.

Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE Pembangunan) Tanjungpinang, Dimas Satriadi, mengatakan Tanjungpinang bukan merupakan daerah penghasil pangan sehingga masih bergantung pada pasokan dari sejumlah daerah, seperti Jambi dan Sumatera Utara. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

”Kalau pasokan terganggu dan harga naik, maka akan memicu inflasi daerah sehingga membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah,” ujar Dimas Satriadi.

Satriadi menjelaskan, stabilitas harga pangan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Harga yang tetap terjangkau akan menjaga daya beli masyarakat, sedangkan lonjakan harga dapat mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain itu, kenaikan harga pangan juga akan berdampak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner. Menurutnya, kenaikan harga bahan baku akan meningkatkan biaya produksi sehingga berpotensi memengaruhi harga jual makanan kepada konsumen.

”Contoh, pedagang gorengan saja bisa mengalami kenaikan biaya produksi, ini tentu akan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mereka,” ucapnya.

Dimas menilai Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu menyusun strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. Salah satunya dengan mendorong pengembangan sektor pertanian perkotaan, budidaya hidroponik, dan perikanan agar sebagian kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri.

”Pemko Tanjungpinang perlu memikirkan dan menyusun strategi jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan pada pasokan luar,” katanya, mengakhiri.