RRI.CO.ID, Lingga - Pemerintah Kabupaten Lingga ikut ambil bagian dalam harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Langkah ini menjadi sinyal bahwa penataan ruang tidak boleh lagi asal “taruh di peta,” tapi harus benar-benar terukur.

Kegiatan yang berlangsung di Graha Kepri ini dihadiri jajaran DPRD Provinsi Kepri serta unsur Pemerintah Kabupaten Lingga. Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Sekretaris Daerah, hingga sejumlah OPD terkait turut hadir membahas arah pembangunan ke depan.

Bupati Lingga, M. Nizar mengatakan, bahwa forum ini membahas sinkronisasi kebijakan tata ruang antara provinsi dan kabupaten. Tujuannya jelas, agar pembangunan tidak tumpang tindih dan tetap sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Ia menegaskan pentingnya harmonisasi ini sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan. Sinkronisasi tata ruang sangat penting agar pembangunan berjalan terarah.

“Sinkronisasi tata ruang ini penting agar pembangunan berjalan terarah dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan," kata Nizar, Jumat 17 April 2026.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan aturan yang jelas, investasi diharapkan tidak lagi terkendala persoalan tata ruang.

"Tata ruang harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya ingin tata ruang yang tidak hanya produktif, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Fokusnya mencakup pengelolaan sumber daya alam, peningkatan investasi, hingga kesejahteraan masyarakat.

" Hasil dari harmonisasi ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan di daerah," tuturnya.

Ke depan, Pemkab Lingga berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya agar tata ruang yang disusun benar-benar optimal, berkelanjutan, dan tidak lagi menyisakan persoalan di lapangan.