RRI.CO.ID, Bintan – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Samsul, memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjamin meskipun terjadi penonaktifan ribuan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat. Samsul menjelaskan, dari sekitar 3.600an lebih peserta yang terdampak penonaktifan, Pemerintah Kabupaten Bintan tetap menjamin pelayanan kesehatan warga melalui pembiayaan dana daerah.
“Kalau di daerah lain mungkin menjadi gejolak karena sangat bergantung pada dana pusat melalui PBI. Tapi di Bintan tidak. Kalau pun BPJS mereka belum aktif, setiap warga Bintan yang masuk rumah sakit tetap kita jamin pelayanan kesehatannya karena dibayar melalui dana daerah,” kata Samsul, Rabu 18 Februari 2026.
Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir. Namun demikian, pihaknya tetap mendorong agar kepesertaan BPJS dapat diaktifkan kembali sehingga pembiayaan dapat kembali menggunakan dana pusat dan anggaran daerah bisa dialihkan untuk program sosial lainnya.
Terkait perkembangan terbaru, Samsul menyebut untuk tahap awal terdapat 47 orang yang menjadi perhatian karena memicu gejolak di masyarakat. Dinas Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Bintan dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan melakukan verifikasi lapangan selama satu minggu.
“Untuk 47 orang ini, dalam seminggu BPS bersama Dinsos dan pendamping PKH turun ke lapangan untuk melengkapi dan memastikan data. Kalau memang tidak berhak menerima BPJS gratis, tetap kita nonaktifkan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk sekitar peserta lainnya, pemerintah daerah diberikan waktu hingga tiga bulan ke depan untuk melakukan proses pendataan dan verifikasi lebih lanjut. Samsul juga menyayangkan penonaktifan yang dilakukan pemerintah pusat tanpa pemberitahuan kepada pemerintah daerah.
“Sayangnya, penonaktifan ini dilakukan tanpa pemberitahuan ke kami, sehingga kami tidak memiliki ruang untuk memberikan hak jawab atau klarifikasi terlebih dahulu,” katanya, mengakhiri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....