RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Ancaman bencana kekeringan air bersih di Kota Tanjungpinang dinilai semakin serius dan membutuhkan upaya mitigasi serta adaptasi yang lebih konkret dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Direktur LSM ALIM Kepulauan Riau, Kherjuli, menanggapi kondisi ketersediaan air bersih yang kerap bermasalah setiap tahunnya.

Menurut Kherjuli, hingga saat ini cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Tanjungpinang baru mencapai sekitar 48 persen. Sementara itu, sebanyak 52 persen masyarakat masih menggantungkan kebutuhan air bersih dari sumur milik pribadi.

“Artinya, lebih dari separuh warga Tanjungpinang masih sangat rentan terhadap kekeringan, terutama saat musim kemarau panjang,” ujar Kherjuli, Kamis 5 Februari 2026.

Ia juga menyoroti kondisi sumber air baku yang semakin memprihatinkan. Sejumlah sumber utama seperti Sungai Pulai, Gesek, serta waduk-waduk yang berada di Pulau Bintan dilaporkan mulai mengalami penurunan debit air secara signifikan.

“Ketersediaan air baku saat ini terus menipis. Jika tidak segera ditangani, ini akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” katanya.

Kherjuli menegaskan bahwa persoalan air bersih bukanlah masalah baru, namun terus berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang tuntas. Ia menginginkan agar pemerintah daerah menjadikan persoalan air bersih sebagai prioritas utama sebelum permasalahan lain.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang, kebutuhan air bersih dipastikan akan terus meningkat. Di sisi lain, ketersediaan air yang terbatas berpotensi menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar antara kebutuhan dan pasokan air.

“Air adalah hak asasi setiap manusia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan hak dasar warga negara terpenuhi, termasuk hak atas air bersih,” tegasnya.

Ia menjelaskan, tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang terencana, ketidakseimbangan antara ketersediaan air bersih dan kebutuhan masyarakat akan semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya jangka pendek dan jangka panjang, mulai dari optimalisasi sumber air yang ada, perluasan jaringan PDAM, hingga perencanaan pengelolaan air yang berkelanjutan.

“Kami berharap pemerintah benar-benar serius melihat persoalan ini, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tutup Kherjuli.