Setahun CKG Anak, Pemerintah Benahi Tindak Lanjut

RRI.CO.ID, Tanjungpinang – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk anak tidak lagi hanya berfokus pada pemeriksaan awal, tetapi juga memastikan setiap temuan kesehatan mendapat tindak lanjut. Pemerintah menargetkan masalah kesehatan yang ditemukan dapat segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

Melansir laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, kemkes.go.id, evaluasi CKG periode Februari 2025 hingga Februari 2026 mencatat sebanyak 23,5 juta anak telah mengikuti pemeriksaan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara tingginya jumlah pemeriksaan dengan tindak lanjut medis terhadap temuan yang muncul.

Salah satu perhatian utama adalah risiko tuberkulosis (TB), dengan 95 persen balita yang teridentifikasi berisiko TB belum menjalani tes konfirmasi. Pemeriksaan juga menemukan persoalan lain seperti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan kesehatan mental, serta karies gigi yang tinggi pada anak jenjang SMP dan SMA.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, meminta puskesmas tidak berhenti pada pemeriksaan gigi, tetapi mampu memberikan penanganan seperti penambalan dan perawatan akar gigi. Ia juga mendorong anak SMP dan SMA yang menunjukkan kecemasan atau depresi mendapatkan layanan konseling melalui telemedisin, maupun penguatan peran guru Bimbingan Konseling (BK).

Pemerintah turut menekankan pentingnya keterbukaan hasil pemeriksaan kepada anak dan orang tua. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifatul Choiri Fauzi menilai, hasil CKG harus menjadi dasar keluarga untuk mengetahui kondisi kesehatan anak dan menentukan langkah selanjutnya.

Mulai 2027, keberhasilan CKG akan dinilai berdasarkan jumlah temuan penyakit yang berhasil ditangani, bukan hanya banyaknya anak yang diperiksa. Kemenkes juga menyiapkan obat gratis selama 15 hari pertama bagi anak yang memiliki status “rapor kesehatan” kuning atau merah.

Penguatan CKG Anak mencakup pemenuhan hak dan kenyamanan anak, perlindungan kerahasiaan data medis, integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis di sekolah, serta kolaborasi lintas sektor. Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan, agar hasil skrining benar-benar berujung pada layanan kesehatan yang dibutuhkan anak.