Pemkab Bintan Buka Beasiswa Kedokteran Spesialis untuk Dokter PNS

RRI.CO.ID, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan membuka seleksi penerimaan beasiswa pendidikan kedokteran tahun 2026 bagi dokter umum berstatus PNS di Kabupaten Bintan. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Bintan melalui pendidikan dokter spesialis.

Pada tahap awal, Pemkab Bintan membuka tiga kuota beasiswa, terdiri dari dua dokter spesialis anak dan satu dokter spesialis jantung serta pembuluh darah. Program ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Bintan.

Setiap penerima beasiswa akan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp200 juta per tahun selama empat tahun masa studi. Sebagai syarat, penerima wajib menjalani masa pengabdian di RSUD Bintan paling singkat 20 tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian.

Kepala Dinas Kesehatan Bintan, Retno Riswati mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, Pemkab Bintan terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis guna menunjang pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

“Pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini. Dokter umum yang bertugas di RSUD maupun puskesmas di Bintan dapat mengikuti seleksi dengan memperhatikan seluruh persyaratan yang telah diumumkan melalui link resmi,” kata Retno, Selasa 26 Mei 2026.

Retno menjelaskan, program beasiswa itu merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui skema sharing budget. Dua kuota dibiayai Pemprov Kepri, sedangkan satu kuota berasal dari APBD Kabupaten Bintan.

Seleksi akan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, psikotes hingga wawancara. Pendaftaran dibuka pada 26 hingga 31 Mei 2026, sementara penetapan hasil seleksi dijadwalkan pada 10 Juni 2026.

“Program ini menjadi langkah konkret Pemkab Bintan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di daerah,” ujar Retno, mengakhiri.