RRI.CO.ID, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Penyerahan laporan tersebut berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kepri, Batam.

LHP yang disampaikan BPK menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan tersebut juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

Bupati Lingga M. Nizar mengatakan hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan evaluasi. Terutama untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

"Kita berkomitmen menjalankan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Nizar, Rabu 3 Mei 2026.

Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Lingga untuk terus melakukan perbaikan. Terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kita berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, akuntabilitas penggunaan anggaran juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nizar menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

"Kita berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lingga dan BPK terus terjalin dengan baik," tuturnya.

Melalui evaluasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Lingga menargetkan terciptanya tata kelola keuangan yang semakin baik dan profesional. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga.