RRI.CO.ID, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tambelan yang diproyeksikan mendapat bantuan pada tahun 2027. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bintan, Mohammad Irzan, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan stimulan rumah tidak layak huni tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Proses verifikasi dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan penghuni rumah. Setelah itu akan dilakukan pengecekan akhir sebagai dasar pelaksanaan pembangunan tahun depan,” ujar Muhammad Irzan, Kamis 4 Juni 2026.

Verifikasi berlangsung sejak 29 Mei hingga 3 Juni 2026 dengan melibatkan enam orang tim yang terdiri dari pejabat fungsional dan asisten teknis. Tim memeriksa kondisi fisik rumah, mulai dari pondasi, dinding, lantai, atap, sanitasi, hingga sumber air bersih. Selain itu, tim juga menilai kondisi sosial ekonomi calon penerima bantuan.

Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 194 usulan RTLH di Kecamatan Tambelan. Setelah melalui seleksi administrasi dan penilaian awal, sebanyak 42 unit rumah memenuhi syarat untuk diverifikasi lebih lanjut.

Dari hasil verifikasi lapangan, tercatat 40 unit rumah dinyatakan layak menerima bantuan dengan berbagai tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, berat hingga rusak total. Jumlah terbanyak berada di Desa Kampung Hilir dengan 18 unit rumah.

Untuk mendukung penanganan RTLH di Tambelan, Dinas Perkim Kabupaten Bintan mengusulkan anggaran sekitar Rp1,18 miliar melalui APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2027. Dana tersebut diprioritaskan untuk penanganan 28 unit RTLH secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

"Saat ini, Dinas Perkim juga masih melaksanakan pembangunan 44 unit RTLH di lima kecamatan pada tahun 2026," katanya, mengakhiri.