RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) secara hybrid. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Asisten II Lt.2 Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa 3 Maret 2026.
Rakor ini merupakan agenda rutin minggu pertama Maret 2026, pasca pekan kedua Ramadan. Rakor diikuti seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, membahas agenda perkembangan inflasi nasional serta langkah-langkah strategis pengendalian harga, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi tekanan inflasi selama Ramadan hingga pasca Idulfitri mendatang. Tomsi meminta seluruh daerah untuk proaktif memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, distributor, serta daerah penghasil komoditas guna memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga di pasaran.
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), tren inflasi nasional dalam lima tahun terakhir relatif konsisten meski waktu awal Ramadan berbeda setiap tahun yang turut memengaruhi inflasi bulanan. Dari hasil pemantauan pada minggu pertama Maret 2026 menunjukkan adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah provinsi yang dipicu oleh naiknya harga komoditas pangan seperti cabai merah, daging ayam ras, dan beras.
Komoditas pangan tersebut menjadi penyumbang utama tekanan inflasi. Pada minggu pertama Maret 2026, terjadi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah provinsi akibat naiknya harga cabai merah, daging ayam ras, dan beras, khususnya menjelang dan pasca hari besar keagamaan.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, menyampaikan bahwa rapat koordinasi pengendalian inflasi menjadi forum penting untuk memperkuat evaluasi sekaligus menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat di semua tingkatan pemerintahan agar stabilitas harga tetap terjaga.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus mengoptimalkan langkah-langkah antisipatif guna memastikan inflasi daerah tetap terkendali, ujar Elfiani Sandri.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan harga secara rutin. Pengamanan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi bahan pangan, dan koordinasi lintas perangkat daerah yang terus diperkuat, disertai peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi tekanan inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat di momentum Ramadan dan jelang Idulfitri 2026.