KBRN, Bintan: Sebagai upaya mengidentifikasi dan mengatasi resiko kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal serta menerapkan sistem mitigasi yang bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya penipuan, maka Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Penilaian Resiko/Fraud Risk Assessment (FRA) Tingkat OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Senin (20/1/2025) di Gedung Convention Hall, Awandari Hotel and Resort.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika yang membuka bimtek tersebut menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, setiap OPD selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

"Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan harus disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)" jelas Ronny.

Dalam penyusunan rencana kerja juga harus mempertimbangkan segala risiko yang akan timbul di dalam pelaksanaan program dan kegiatan nantinya. Oleh karena itu, perlu adanya mitigasi awal di dalam merencanakan program dan kegiatan. Untuk mitigasi awal dapat di lakukan melalui Penyusunan Penilaian Risiko atau Fraud Risk Assessment (FRA).

FRA adalah proses sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko terkait kecurangan (fraud) dalam sebuah organisasi. Prosesnya juga melibatkan evaluasi terhadap sistem, prosedur serta kontrol internal untuk mendeteksi potensi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Selain itu, FRA merupakan langkah penting yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi OPD dari berbagai ancaman kecurangan. Risiko bisa muncul di tubuh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan aset hingga manipulasi data keuangan.

Ronny juga mengatakan ada beberapa alasan utama mengapa FRA harus menjadi prioritas bagi setiap OPD. Beberapa diantaranya mengurangi risiko permasalahan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap OPD, memastikan kepatuhan regulasi, meningkatkan efisiensi operasional OPD.

Kemudian dirinya juga menyampaikan bahwa langkah penerapan Fraud Risk Assessment adalah membentuk Tim Penilaian Risiko, identifikasi risiko fraud, analisis risiko, implementasi kebijakan pencegahan, monitoring dan evaluasi berkala, penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan.