DPRD Talaud Tutup Masa Persidangan II dan Buka Masa Persidangan III Tahun 2025-2026

RRI.CO.ID, Talaud – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Engelbertus Tatibi, bersama Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Anisya Bambungan, resmi menutup Masa Persidangan II dan membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada 8 Juni 2026.

Rapat paripurna tersebut menjadi penanda berakhirnya seluruh agenda persidangan pada masa sidang sebelumnya sekaligus dimulainya agenda kerja DPRD pada masa persidangan berikutnya.

Dalam kesempatan itu, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud juga menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat terdampak bencana gempa bumi dengan melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi terdampak di wilayah Talaud. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi warga terkait penanganan dini kebencanaan pascagempa.

Ketua DPRD Talaud menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat sasaran, terutama bagi warga yang terdampak langsung.

"Di Essang terjadi kerusakkan rumah, ada gudang di pelabuhan juga rusak, dan sejumlah lokasi rumah warga rusak, serta pagar RSUD Mala juga roboh, tapi kita tetap bersyukur karena kejadian ini tidak berdampak banyak pada kerusakan dan kerugian maupun korban," ujar Ketua DPRD Talaud.

Sementara itu, sejumlah agenda DPRD turut mengalami penyesuaian akibat situasi kebencanaan yang terjadi. Salah satunya adalah rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Talaud bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terpaksa ditunda.

Penundaan tersebut dilakukan karena fokus pemerintah daerah dan DPRD saat ini diarahkan pada penanganan dampak gempa bumi yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Rapat dengar pendapat Komisi III yang ditunda tersebut sedianya membahas status lahan Puskesmas Beo yang hingga kini masih menjadi polemik dan memerlukan penyelesaian lebih lanjut.

DPRD memastikan agenda yang tertunda akan kembali dijadwalkan setelah kondisi penanganan bencana dinilai lebih kondusif, sehingga pembahasan berbagai persoalan daerah dapat dilakukan secara optimal.