KBRN, Talaud : Pemerintah akan segera melaksanakan percobaan digitalisasi bantuan sosial pada bulan September 2025. Uji coba yang pertama kali akan berlangsung di Kabupaten Banyuwangi sebagai proyek percontohan nasional. Pada tahap awal, digitalisasi bantuan sosial akan diterapkan pada program yang diurus oleh Kementerian Sosial.

Dilansir dari kemensos.go.id ((4/9/2025), dijelaskan bahwa, dengan mekanisme yang baru ini, distribusi bantuan sosial akan menggunakan sistem digital yang memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pembaruan data. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa digitalisasi bantuan sosial adalah langkah krusial untuk menjamin transparansi, objektivitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Gus Ipul berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembaruan data melalui teknologi yang telah disiapkan. partisipasi berupa mengajukan usulan, memberikan tanggapan, bahkan mengajukan diri sendiri. "Pada akhirnya, keputusan mengenai kelayakan akan ditentukan oleh sistem, bukan lagi oleh interaksi antar individu,” kata Gus Ipul setelah meresmikan Pelatihan Pengelola Keuangan Sekolah Rakyat di Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Pengembangan Profesi Kemensos, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah awal pelaksanaan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2025 mengenai Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diimplementasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Program ini dikerjakan bersama beberapa kementerian lain untuk memastikan integrasi data, pemanfaatan teknologi, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Menurut Gus Ipul, penggunaan teknologi akan mengurangi kemungkinan adanya elemen subjektif dalam proses verifikasi bantuan sosial. “Jika teknologi yang menentukan, hasilnya akan lebih objektif. Unsur subjektivitas akan hilang, meskipun dalam beberapa hal teknologi juga memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kelemahan ini akan kita dukung dengan pemeriksaan langsung di lapangan,” kata Gus Ipul.

Dikatakan bahwa uji coba digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan secara bertahap. Pada minggu kedua bulan September 2025 ini, uji coba akan dimulai. Masyarakat diundang untuk memanfaatkan ponsel pintar mereka dalam proses ini.

Gus Ipul menambahkan, dalam proses ini, tentu akan ada beberapa tantangan, seperti warga yang belum terbiasa menggunakan ponsel pintar. Mereka akan dibantu oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta petugas kelurahan.

Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah akan mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem yang baru ini. Jika program ini dapat berjalan secara berkelanjutan, maka kita akan memiliki data yang lebih akurat. "Ketika data akurat, maka intervensi yang dilakukan juga akan tepat. Dan jika intervensinya tepat, setiap tahun kita bisa mengukur seberapa banyak keluarga yang mampu kita bantu untuk meningkat taraf hidupnya,” tambah Gus Ipul.

Digitalisasi bantuan sosial diharapkan menjadi tonggak baru dalam manajemen bantuan sosial di Indonesia. Selain memastikan bantuan sampai pada sasaran yang tepat, sistem ini juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas data bantuan sosial.