KBRN, Talaud : Pemerintah semakin serius dalam merencanakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, (10/3/2025), di Istana Merdeka, Jakarta, para Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, seperti lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, dan mekanisme penerimaan siswa.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial RI (kemensos.go.id), Kamis (14/3/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, melaporkan bahwa hingga saat ini telah ada 53 lokasi yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. "Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, walikota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," ujarnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa program ini direncanakan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang telah memenuhi syarat infrastruktur dan pendukungnya. “Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap," ucapnya.

Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan dapat menjangkau sebanyak mungkin daerah. Selanjutnya, rencana yang telah disusun oleh Kemensos dilaksanakan dengan baik, sehingga setiap daerah yang dapat berpartisipasi dan terlibat dalam kesempatan pertama ini.

Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Pemerintah menargetkan peserta didik yang berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan verifikasi status ekonomi dan dilanjutkan dengan tes akademik.

Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Di samping mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis sepenuhnya, dengan semua kebutuhan siswa akan dipenuhi. "Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," ucap Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Rekrutmen siswa dan guru direncanakan akan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025, setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, serta menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.