RRI.CO.ID, Talaud - Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, menegaskan bahwa sinergitas yang terjalin antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) merupakan langkah yang sangat strategis. Melalui implementasi program "Jaga Desa", kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum di tingkat akar rumput.
Upaya preventif tersebut dinilai penting agar seluruh aparatur dan kelembagaan desa dapat menjalankan roda pemerintahan dengan rasa aman dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Di sisi lain, peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD digarisbawahi sebagai mitra kerja yang mutlak bagi pemerintah desa. Kehadiran BPD sangat krusial dalam mengawal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tidak hanya transparan, tetapi juga akuntabel secara publik.
Dengan fungsi pengawasan dan legislasi yang melekat pada BPD, checks and balances di tingkat desa dapat berjalan optimal demi mencegah terjadinya penyimpangan anggaran maupun kebijakan.
Saat ini, Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki kekuatan besar di tingkat desa dengan tercatatnya sekitar 700 anggota BPD yang tersebar aktif di 142 desa. Dalam konteks ini, Bupati Welly Titah lewat sambutan tertulisnya menyampaikan bahwa ABPEDNAS memegang peranan yang sangat penting sebagai wadah pemersatu. Organisasi ini harus mampu memperkuat koordinasi internal sekaligus membangun sinergi yang kokoh.
Lebih lanjut, Bupati berharap ABPEDNAS dapat memposisikan diri sebagai mitra konstruktif bagi pemerintah daerah guna menghadirkan pelayanan publik serta percepatan pembangunan yang semakin berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Talaud
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....