Harga Pupuk Dunia Naik, Pemerintah Turunkan Pupuk Subsidi 20 Persen Demi Ketahanan

RRI.CO.ID, Takengon: Di tengah melonjaknya harga pupuk dunia akibat gangguan pasokan global, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna menjaga ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Program Ketahanan Pangan Presiden yang disiarkan Minggu, 10 Mei 2026 pukul 15.00 WIB di Pro 1 RRI Takengon.

Dikutip dari laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kesiapan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi potensi krisis pupuk global yang mulai dirasakan berbagai negara.

Menurut Mentan, Presiden Prabowo telah membaca situasi dunia yang tidak stabil dan meminta pemerintah untuk bergerak cepat sebelum krisis benar-benar terjadi.

Situasi global saat ini memang tengah memberikan tekanan besar terhadap sektor pertanian. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur penting perdagangan pupuk dunia. Di saat bersamaan, China juga menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Kondisi tersebut membuat harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen hanya dalam beberapa minggu.

Akibatnya, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman penurunan produksi pangan. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah Indonesia menurunkan harga seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea, NPK hingga ZA.

Selain penurunan harga, pemerintah juga melakukan langkah struktural guna memastikan pupuk tersedia dan mudah diakses masyarakat. Sebanyak 145 regulasi pupuk dipangkas melalui Instruksi Presiden agar distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan efisien.

Penyaluran pupuk kini dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian kepada PT Pupuk Indonesia untuk diteruskan kepada petani. Pemerintah juga memperluas akses pupuk melalui sistem berbasis KTP serta penambahan jaringan kios hingga ke tingkat desa. Langkah ini ditargetkan menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu tahun 2026.