KBRN, Takengon: Di tengah gegap gempita pembangunan infrastruktur modern Indonesia, ada satu jalur bersejarah yang kerap luput dari sorotan publik: Jalan Anyer–Panarukan. Jalan membentang sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer di pesisir utara Jawa ini bukan sekadar akses penghubung, melainkan saksi bisu dari babak paling kelam dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. Dibangun pada era Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808–1809, jalan ini menjadi simbol ambisi, kekuasaan, sekaligus penderitaan yang menimpa rakyat Nusantara.
Awal abad ke-19 ditandai dengan kekacauan geopolitik di Eropa. Belanda yang kala itu dikuasai Prancis harus mempertahankan wilayah jajahannya dari ancaman Inggris di Asia. Daendels, yang diangkat sebagai Gubernur Jenderal, datang ke Jawa membawa misi besar: memperkuat pertahanan militer serta memperbaiki administrasi kolonial. Salah satu proyek paling ambisiusnya adalah membangun jalan raya sepanjang pesisir utara Jawa, yang kelak dikenal sebagai Grote Postweg.
Pembangunan jalan ini dicanangkan untuk mempercepat mobilisasi pasukan dan logistik, sekaligus sebagai jalur komunikasi antarkota penting di Jawa. Namun proyek raksasa ini tidak dilandasi kecanggihan teknologi, melainkan kerja paksa dan tekanan politik yang sangat kuat.
Dalam tempo kurang dari dua tahun, Daendels menargetkan jalan sepanjang ribuan kilometer itu selesai. Target yang mustahil ini dipenuhi dengan memobilisasi rakyat pribumi secara besar-besaran melalui sistem rodi—kerja paksa tanpa upah. Para kepala desa diwajibkan menyediakan ratusan warga untuk menggali tanah, menebang hutan, meratakan bukit, hingga membangun jalur batu yang membentang tanpa putus.
Untuk banyak rakyat Jawa, pembangunan jalan ini bukanlah kesempatan, melainkan takdir buruk. Tak tercatat secara pasti berapa banyak korban jiwa, namun berbagai catatan sejarah menyebut angka puluhan ribu hingga ratusan ribu orang meninggal akibat kelelahan, kelaparan, penyakit, dan kekerasan.
Di beberapa titik, seperti wilayah Priangan dan Cirebon, proses pengerjaan dilakukan tanpa peralatan memadai. Para pekerja hanya menggunakan tangan kosong, cangkul sederhana, dan bambu. Tidak sedikit yang meninggal di tempat, dan sebagian lagi dipaksa bekerja hingga tak mampu berdiri.
Ketika pekerjaan besar itu selesai pada 1809, Grote Postweg resmi menjadi nadi utama lalu lintas pemerintahan kolonial. Kota-kota besar di pesisir utara Jawa tersambung: Anyer, Serang, Batavia, Karawang, Cirebon, Tegal, Semarang, Rembang, hingga Panarukan.
Jalan ini mempercepat pergerakan komoditas kolonial seperti gula, kopi, dan beras. Bagi Belanda, jalan ini adalah simbol modernisasi. Namun bagi rakyat Nusantara, jalan tersebut adalah pengingat pahit tentang penderitaan, kerja paksa, dan kehilangan yang tidak pernah diganti.
Setelah Indonesia merdeka, jalur ini tetap menjadi tulang punggung transportasi di Jawa. Banyak ruasnya diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan transportasi darat modern. Di beberapa titik, namanya berganti menjadi jalur pantura, jalur yang kini dikenal sebagai salah satu nadi ekonomi utama.
Namun meski perannya vital bagi logistik nasional, ingatan tentang sejarah kelam pembangunannya sering kali hanya menjadi catatan buku pelajaran. Tidak banyak warga yang melintas di jalur ini menyadari betapa panjang dan pahit kisah yang tertanam di sepanjang lintasannya.
Di ujung barat, dekat Pantai Anyer, berdiri Tugu Nol Kilometer sebagai penanda awal jalan raya ini. Sementara di Panarukan, Situbondo, terdapat monumen peringatan yang menjadi pengingat sejarah kelam tersebut. Kedua titik itu menjadi simbol perjalanan panjang jalur kolonial ini—dari ambisi kekuasaan, darah para pekerja paksa, hingga transformasi menjadi jalur ekonomi Indonesia modern.
Kini, Jalan Anyer–Panarukan bukan lagi sekadar infrastruktur lama. Ia adalah ingatan sejarah, memori kolektif, sekaligus pengingat bahwa modernisasi tidak boleh kembali dibayar dengan penderitaan rakyat.
Di tengah pesatnya pembangunan, kisah jalan ini mengajak kita untuk menengok masa lalu: bahwa setiap jengkal kemajuan seharusnya menjadi ruang untuk menghargai martabat manusia, bukan mengorbankannya.