RRI.CO.ID, Redelong - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bener Meriah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual, Senin 8 Juni 2026, dari Ruang Saber Pungli Lantai II Setdakab Bener Meriah.

Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dan diikuti secara daring maupun luring oleh unsur kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, Forkopimda, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Tomsi Tohir menyampaikan perkembangan inflasi nasional dan daerah. Berdasarkan data yang dipresentasikan, inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan (month to month), sementara inflasi tahunan (year on year) mencapai 3,08 persen.

Ia menjelaskan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, di antaranya cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras. Selain itu, Kemendagri juga memaparkan perkembangan inflasi di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.

Usai mengikuti rakor, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Bener Meriah, Ihsan, S.T., M.Ling., menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Bener Meriah pada minggu pertama Juni 2026 tercatat sebesar 1,62 persen.

Menurut Ihsan, sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap kenaikan IPH di Kabupaten Bener Meriah antara lain cabai merah sebesar 1,11 persen, bawang merah 0,41 persen, dan beras 0,39 persen.

Ia menambahkan, TPID Kabupaten Bener Meriah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga komoditas strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan menekan laju inflasi daerah.

“Pemantauan harga dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar gejolak harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi, terutama terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu ke depan.