RRI.CO.ID, Tahuna - Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Situasi tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar program pembangunan dapat berjalan optimal.
Ketua Komisi II DPRD Sangihe, Max Pangimangen, SH, M.Th., mengatakan DPRD merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
DPRD memiliki tanggung jawab mendukung berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Pelaksanaannya dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian program agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
"Khususnya untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang notabene mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan sampai dengan akhir pelaksanaan itu betul-betul dilakukan seiring sejalan dengan program Kepala Negara dan program Gubernur dan Pak Bupati itu sendiri," katanya kepada rri.co.id.
Ia menilai, karakteristik geografis Sangihe berbeda dengan sejumlah wilayah daratan di Sulawesi Utara. Keterpisahan wilayah kepulauan dengan pusat pemerintahan provinsi menjadi salah satu kendala dalam mengakses berbagai peluang pembangunan.
"Jarak antara Sangihe dan Manado juga menjadi tantangan tersendiri. Perjalanan laut dapat memakan waktu sekitar sembilan jam, sementara penerbangan belum tersedia setiap hari dan mobilitas masih dipengaruhi kondisi cuaca,"ucapnya.
Selain akses transportasi, cuaca ekstrem seperti hujan lebat, badai dan gelombang tinggi dapat menghambat mobilitas serta meningkatkan risiko bencana. Tantangan tersebut juga diperkuat oleh persoalan sumber daya manusia, sehingga diperlukan kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD untuk mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan. (alvrina)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....