RRI.CO.ID, Tahuna - Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia (RRI) mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam penyediaan informasi publik yang akurat dan terverifikasi di tengah derasnya arus informasi digital.
Dewan Pengawas RRI, Mohammad Kusnaeni, M.Si., mengatakan masyarakat saat ini hidup di era digital dan disrupsi. Kondisi tersebut membuat arus informasi sangat cepat diterima melalui telepon seluler maupun perangkat digital lainnya.
"Derasnya arus informasi membuat masyarakat tidak selalu mudah membedakan informasi faktual dengan hoaks, disinformasi, maupun misinformasi. Karena itu, keberadaan lembaga penyiaran publik tetap dibutuhkan untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat telah melalui proses verifikasi,"ujarnya kepada rri.co.id.
Mohammad Kusnaeni yang akrab disapa Bung Kus menjelaskan, salah satu tugas RRI adalah memverifikasi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Verifikasi penting dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada publik berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Era disrupsi juga menjadi tantangan bagi industri media karena banyak media mengalami kemunduran. Kondisi tersebut membuat peran RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik semakin penting dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
Ia menambahkan, negara tetap membutuhkan media untuk mendiseminasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan informasi serta narasumber yang kompeten dari pemerintah daerah.
"Kehadiran dari Pemda, Pemkot, Pemkab itu sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran seperti RRI dan TVRI mendapatkan suplai informasi yang A1," ujarnya.
Informasi yang diberikan kepada RRI harus berasal dari sumber yang jelas, teruji, dan terverifikasi. Kolaborasi dengan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat peran RRI dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan dibutuhkan masyarakat. (alvrina)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....