Masa Kampanye, Aparat Kampung Diduga Tidak Netral Bisa Dilaporkan

RRI.CO.ID, Tahuna - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (PMDD) Kabupaten Kepulauan Sangihe membuka ruang pengaduan masyarakat terkait dugaan keberpihakan aparat kampung kepada salah satu calon kepala desa.

Plt. Kepala Dinas PMDD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Attia Kirana Taidi, menjelaskan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada panitia pemilihan di kampung masing-masing.

Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Athia Kirana Taidi SSTP, saat menanggapi pertanyaan masyarakat dalam program Halo RRI Jumat, 2 Oktober, Makbul Barakati dari Beha Tabukan Utara, mempertanyakan tindak lanjut terhadap aparat kampung yang diduga mengampanyekan salah satu calon.

"Kami ingin mengetahui apakah aparat kampung yang terbukti mengampanyekan salah satu calon akan diberhentikan atau mendapatkan sanksi sesuai ketentuan," ujar Makbul Marakati.

Athia mengatakan masyarakat dapat melapor kepada panitia kampung, laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu oleh panitia pemilihan tingkat kampung. Selanjutnya, hasil verifikasi tersebut diteruskan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.

Terkait kemungkinan pemberian sanksi, Attia menyebut pelanggaran berat dapat dikenai sanksi administratif. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan.

"Jika memang pelanggarannya berat, bisa ada sanksi administrasi. Namun, tetap berdasarkan hasil pemeriksaan terlebih dahulu," ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan dugaan pelanggaran tidak dapat hanya berdasarkan keterangan satu pihak. Pemeriksaan perlu dilakukan oleh panitia tingkat kampung maupun tingkat kabupaten.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan selama proses pemilihan kepala desa. Laporan juga perlu disertai bukti agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh panitia berwenang. ( Milani )