RRI.CO.ID, Tahuna - Rapat Badan Anggaran untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Rapat berlangsung alot dengan sejumlah pertanyaan ataupun argumen yang disampaikan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sorotan yang disampaikan mulai dari Penerimaan Asli Daerah (PAD), pembayaran hutang Dana PEN serta permasalahan tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai yang terhutang.

Anggota DPRD Sangihe, Dalmasius Salettia, SE selaku tim Banggar mempertanyakan beban daerah untuk pembayaran hutang PEN. Selain itu ia juga menyoroti tentang adanya kelebihan pembayaran disejumlah perangkat daerah

mengacu dokumen APBD 2025.

"Kita harus komitmen dengan pembayaran hutang PEN ini sebab sebab setiap tahun jumlah terus meningkat yang membebani APBD," ucap Saletia.

Salettia selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo Sangihe juga mempertanyakan tentang optimalisasi pelaksanaan program di setiap perangkat daerah dalam mendukung Penerimaan daerah.

Kerja bersama DPRD dalam membangun komitmen untuk mendukung Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan ditengah defisit anggaran.

Bahkan pada rapat Banggar, Wakil Ketua DPRD Risal Paul Makagansa juga meminta ketegasan Pemerintah Daerah untuk pembayaran secara bertahap terhadap tunjangan ASN. Selain itu Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjadi pembahasan hangat dan harus terselesaikan.

Rapat Badan Anggaran dipimpin langsung Ketua DPRD Denny Roy Tampi, SE, Wakil Ketua II Marvein Hontong, SH, dari pihak eksekutif dipimpin langsung oleh PLT Sekertaris Daerah, Johanis Pilat, S.Sos.M.Si. (Anthon)