Tidak Hadir saat Kunjungan Bupati, DPRD Perjuangkan Bantuan Gempa

RRI.CO.ID, Tahuna – Dipertanyakan masyarakat melalui postingan di media sosial tentang ketidakhadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)dalam kunjungan kerja Bupati dan jajaran serta Forum Kordinasi Pimpinan Daerah ke Kecamatan Kepulauan Marore akhirnya mendapatkan penjelasan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ronald Lumiu, memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran unsur DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rombongan Bupati mengunjungi wilayah terdampak gempa di Kecamatan Kepulauan Marore.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (17/6/2026), Lumiu menjelaskan bahwa sebelumnya Pemerintah Daerah telah melakukan komunikasi dengan pimpinan DPRD terkait agenda kunjungan ke Kampung Kawio, Matutuang dan Marore.

Namun, pada waktu yang bersamaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki agenda penting di Provinsi Sulawesi Utara, yakni menemui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara guna mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa.

"Memang kita telah mengonfirmasi kepada pimpinan DPRD terkait agenda Pimpinan Daerah tetapi agenda DPRD Sangihe juga berhubungan dengan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa," kata Manta Kabag Hukum dan Perundang-undangan DPRD ini.

Lumiu menjelaskan, kehadiran DPRD di BPBD Provinsi Sulawesi Utara membuahkan hasil positif. Pada sore hari yang sama, bantuan untuk masyarakat terdampak gempa langsung dikirimkan dari Manado menuju Tahuna untuk selanjutnya disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Selain itu, DPRD Sangihe juga berencana melakukan kunjungan tersendiri ke wilayah terdampak setelah kunjungan Pemerintah Daerah selesai dilaksanakan.

Kepedulian DPRD terhadap masyarakat terdampak bencana juga ditunjukkan melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing partai politik di DPRD yang telah menggalang donasi bantuan untuk disalurkan kepada warga.

"Intinya DPRD tetap peduli terhadap masyarakat terdampak bencana. Mereka menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi agar bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dapat segera tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.(Anthon)