Pemprov Sulut Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30

RRI.CO.ID, Tahuna – Peringatan Hari Otonomi Daerah ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di di gelar di Halaman Kantor Gubernur Sulut, Jl 17 Agustus Manado, Senin 27 April 2026.

Kegiatan ini menjadi penanda tiga dekade implementasi desentralisasi yang terus berkembang dalam sistem pemerintahan nasional. Tema. Peringatan Hari Otda yakni “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.

Upacara dipimpin Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE dan dihadiri Wakil Gubernur Victor Mailangkay serta Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Denny Mangala bersama jajaran pejabat dan ASN di lingkungan pemerintah provinsi.

Gubernur Yulius saat membacakan amanat Mendagri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa peringatan hari otonomi daerah bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momentum evaluatif terhadap perjalanannya yang telah berlangsung selama 30 tahun.

Ia menilai, desentralisasi telah membuka ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola potensi dan mempercepat pembangunan.

Lanjutnya, tantangan ke depan menuntut penguatan koordinasi lintas pemerintahan. Sinergi antara pusat dan daerah, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, harus terus diperkuat agar arah pembangunan tetap selaras dengan agenda nasional.

Pada kesempatan itu juga, Gubernur Yulius menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Otonomi, harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar distribusi kewenangan administratif," ucapnya.

Peringatan Hari Otda ke-30 ini diharapkan menjadi titik konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi, meningkatkan efektivitas tata kelola, serta memastikan pembangunan daerah Sulut Kedepan berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden RI, Gubernur Yulius juga menegaskan agar seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara menjalankan prinsip efisiensi. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan menghindari kegiatan yang bersifat seremonial yang berlebihan.

(Anthon)