Terima LKPJ Bupati 2025, DPRD Sangihe akan Bahas Tuntas
- 27 Mar 2026 12:22 WIB
- Tahuna
RRI.CO.ID, Tahuna - Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 oleh Bupati Michael Thungari dalam forum Rapat Paripurna akan ditindaklanjuti dengan DPRD yang nantinya akan menerbitkan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Daerah.
Hal itu dikatakan Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh, SE, ketika memimpin rapat paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2025, digedung utama DPRD Sangihe, kamis sore, 26 Maret 2026.
Menurut Sondakh dalam rapat yang turut dihadiri kedua pimpinan DPRD bahwa pembahasan LKPJ bukan formalitas Tahunan yang harus dituntaskan.
"Pembahasan LKPJ tentunya kita akan konkrit kan dengan laporan organisasi perangkat daerah dimasing-masing Komisi," katanya.
Ketua DPRD dalam pengantarnya juga menegaskan, bahwa pembahasan LKPJ akan dilakukan telaah laporan yang disampaikan secara kritis untuk menghasilkan rekomendasi strategis.
Rekomendasi itu nantinya menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah, sekaligus rujukan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran tahun berikutnya
Sementara itu Michael Thungari dalam penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, memaparkan capaian kinerja tahun pertama pemerintahan periode 2025–2030.
Tahun 2025 disebut sebagai fase awal implementasi visi “Muda Berkarya, Wujudkan Sangihe Lebih Sejahtera dan Berbudaya” yang diterjemahkan dalam tujuh misi pembangunan atau Sapta Membara.
"Pelaporan LKPJ merupakan kewajiban konstitusional yang mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta sejumlah regulasi turunannya. Laporan ini, menjadi instrumen evaluasi sekaligus bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik melalui DPRD," kata Bupati.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 875,74 miliar atau 97,08 persen dari target Rp 902,06 miliar. Sementara belanja daerah terealisasi Rp 825,46 miliar atau sekitar 89 persen dari pagu Rp 926,19 miliar. Angka tersebut masih bersifat sementara karena belum melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan.
Di luar aspek keuangan, pemerintah daerah menyoroti capaian indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 75,18 atau masuk kategori tinggi. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,67 persen, dengan pendapatan per kapita Rp 47,33 juta. Ketimpangan pendapatan menurun, tercermin dari gini ratio sebesar 0,312.
Namun, sejumlah indikator sosial masih menjadi pekerjaan rumah. Tingkat kemiskinan berada di angka 10,91 persen, sedangkan pengangguran terbuka tercatat 2,64 persen. (Anthon)
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....