RRI.CO.ID, Tahuna - Sejumlah pertanyaan dan masukan disampaikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rapat Badan Anggaran yang membahas berbagai isu strategis keuangan daerah.

Pembahasan mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembayaran utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga pembayaran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD Sangihe, Dalmasius Saletia, mempertanyakan besarnya beban daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang PEN.

Ia juga menyoroti adanya kelebihan pembayaran di sejumlah perangkat daerah berdasarkan dokumen APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, Ketua DPC Partai Perindo Sangihe tersebut meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan program di setiap perangkat daerah agar mampu meningkatkan penerimaan daerah.

"Hak-hak ASN, termasuk tunjangan dan tambahan penghasilan yang hingga kini belum seluruhnya dibayarkan," tambahnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Sangihe, Risal Paul Makagansa, meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen melalui pembayaran tunjangan ASN secara bertahap.

Temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi perhatian serius dalam rapat dan didorong agar segera ditindaklanjuti serta diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Rapat Badan Anggaran dipimpin Ketua DPRD Sangihe, Denny Roy Tampi, didampingi Wakil Ketua II Marven Hontong dan diikuti para anggota DPRD. Dari pihak eksekutif, rapat dipimpin Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Yohanes Pilat.(Anthon)