RRI. CO. ID, Sukoharjo - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukoharjo mendorong Pemkab Sukoharjo memulai pilot project perlindungan 6.000 pekerja informal/rentan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS, Widoyo, S.Pd., saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Raperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo, Senin 05 Oktober 2026.
Menurut dia, pekerja informal seperti petani, pedagang kecil, buruh harian, pengemudi, pelaku usaha mikro, pekerja jasa, dan pekerja mandiri merupakan bagian penting dari perekonomian daerah, namun sebagian masih rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.
"Oleh karena itu, perlindungan sosial dinilai perlu bergeser dari sekadar bantuan setelah musibah menjadi perlindungan sebelum risiko terjadi, " ujar dia.
Menurut dia, untuk tahap awal, 6.000 pekerja tersebut dapat menjadi target pilot project dengan penetapan peserta berdasarkan data, tingkat kerentanan, dan risiko pekerjaan.
"Berdasarkan simulasi tarif dasar sekitar Rp16.800 per peserta per bulan, kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp1,21 miliar per tahun. Fraksi PKS menegaskan angka 6.000 bukan kuota maksimal; cakupan dapat diperluas apabila kemampuan fiskal memungkinkan dan program terbukti efektif," katanya.
Menurut Widoyo, Fraksi PKS juga menegaskan bahwa usulan JKK dan JKM bukan untuk menghapus santunan kematian bagi masyarakat miskin.
"Keduanya memiliki fungsi berbeda dan dapat ditata dalam satu sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif, " ujarnya.
Untuk mengurangi beban APBD, lanjut Widoyo pembiayaan juga dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, TJSLP, pemerintah desa, organisasi masyarakat, serta sumber pembiayaan lain yang sah.
“Kami mendorong agar perlindungan sosial tidak berhenti pada respons setelah musibah terjadi. Pemerintah daerah perlu mulai membangun sistem perlindungan yang mampu menjaga ketahanan ekonomi keluarga pekerja informal sebelum risiko itu terjadi,” kata Widoyo.
Fraksi PKS berharap pilot project ini menjadi langkah awal menuju perlindungan pekerja informal yang lebih luas, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo. (Edwi)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....