Pemberdayaan Perempuan dan Tantangan Isu Gender di Kota Solo

RRI,CO,ID ,Surakarta - Persoalan gender di Kota Solo tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kondisi perempuan yang menjadi kepala keluarga, terutama mereka yang masuk kelompok rentan secara ekonomi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Surakarta mencatat, terdapat sekitar 46.000 hingga 49.410 perempuan yang berstatus sebagai kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 14.700 perempuan masuk kategori rentan secara ekonomi dan miskin.

Dosen FISIP sekaligus peneliti Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender UNS, Monika Sri Yuliarti, mengatakan meningkatnya jumlah perempuan kepala keluarga perlu dilihat dari dua sisi.

Di satu sisi, kondisi tersebut dapat menunjukkan meningkatnya kemandirian perempuan. Namun di sisi lain, sebagian perempuan kepala keluarga masih menghadapi kerentanan ekonomi, beban pengasuhan anak, hingga beban ganda antara pekerjaan domestik dan mencari penghasilan.

“ Double burden yang dialami oleh perempuan itu tambah besar, kalau perempuan yang kepala keluarga punya label urusan domestik itu urusan dia. Sementara dia harus berdaya secara ekonomi. Karena enggak ada laki-lakinya . Nah, jadi ada permasalahan juga.Ketika misalnya dia akan berusaha untuk berdaya secara ekonomi tapi tidak ada yang mengasuh anaknya. Itu jadi PR juga. Nah, menurut saya kita perlu menemui kenali permasalahan-permasalahan seperti ini, “ujar Monika saat dialog interaktif di RRI Rabu 30 September 2026.

Karena itu, pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan keterampilan. Pemerintah dinilai perlu terlebih dahulu memetakan persoalan secara lebih rinci, termasuk kebutuhan pengasuhan anak ketika perempuan mengikuti pelatihan atau bekerja.

Sementara itu, DP3AP2KB Kota Surakarta telah melakukan sejumlah langkah pemberdayaan. Salah satunya melalui pelatihan bagi perempuan kepala keluarga, termasuk pelatihan kuliner, katering, dan pengolahan produk berbahan dasar lele. Kabid Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, DP3AP2KB Kota Surakarta, Sukono, S.Sn, MM mengatakan tercatat sekitar 522 perempuan telah mendapatkan pelatihan.

Pemerintah juga mendorong perempuan yang sudah berdaya agar dapat menjadi penguat dan inspirasi bagi perempuan lain yang masih berada dalam kelompok rentan. Program pemberdayaan tersebut antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Rotary dan Forum Budaya.

“ Jadi dengan adanya data yang begitu banyak, akhirnya di DP3AP2KB juga punya program untuk minimalisir kegiatan tersebut. Jadi ada data di kami yang sudah terlatih Ibu-ibu PKK sekitar 522. Ada latihan kuliner, ada moaf, catering dan sebagainya, “ujar, Sukono, S.Sn, MM. dalam kesempatan yang sama .

Namun, tantangannya bukan sekadar menambah jumlah pelatihan. Peneliti gender UNS menilai pendataan harus diperkuat dan diintegrasikan antar-organisasi perangkat daerah.

Dengan data yang lebih rinci, pemerintah dapat mengetahui perempuan rentan yang sudah mendapatkan intervensi, wilayah yang belum terjangkau, sekaligus jenis pemberdayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan.

Langkah berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemberdayaan tidak berhenti setelah pelatihan selesai. Pemerintah juga didorong memperkuat sinergi dengan dinas sosial, Bappeda, perguruan tinggi, kader masyarakat, dan media.

Selain persoalan ekonomi, isu gender juga bersinggungan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Karena itu, pendekatan pemberdayaan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga memperkuat akses mereka terhadap perlindungan dan dukungan sosial.

Tujuan akhirnya bukan sekadar membuat perempuan mampu bertahan sebagai kepala keluarga. Pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi, akses terhadap pendidikan, kepercayaan diri, serta kemampuan perempuan menentukan masa depannya.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan program benar-benar menjangkau perempuan yang membutuhkan. Sebab, keberhasilan penanganan isu gender tidak hanya diukur dari banyaknya program yang digelar, tetapi dari seberapa banyak perempuan rentan yang benar-benar terjangkau dan mengalami perubahan kehidupan. (LID)