Kemenko Polkam Dorong Pers di Solo Perkuat Ketahanan Informasi Nasional

RRI.CO.ID, Surakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong media massa memperkuat peran dalam menjaga kualitas ruang informasi publik. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kebijakan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri atau BEJO'S, Rabu, 16 September 2026, di Hotel Alila Solo.

Kegiatan tersebut diikuti media massa di Solo Raya, pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Solo Raya, serta kalangan akademisi. Forum membahas tantangan media dalam menghadapi derasnya arus informasi sekaligus perubahan pola masyarakat dalam memperoleh berita.

Kepala Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Eko Dono Indarto mengatakan, tantangan media saat ini bukan lagi hanya mengenai siapa yang pertama menyampaikan informasi. Kepercayaan publik terhadap sumber informasi menjadi hal yang semakin penting di tengah banyaknya informasi yang beredar.

Menurut Eko, masyarakat saat ini dapat menerima informasi sejak membuka telepon seluler pada pagi hari. Kondisi tersebut secara perlahan ikut mengubah pola berpikir, perilaku dan kultur masyarakat dalam berkomunikasi.

“Pers saya melihatnya bukan hanya sebagai penyampai berita seperti di awal-awal dulu, tapi salah satu penjaga kualitas informasi publik, ruang dialog demokratis serta kontrol sosial sebagai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,” kata Eko.

Eko mengatakan, derasnya informasi juga membuat proses verifikasi dan konteks kerap tertinggal dibandingkan kecepatan penyebaran informasi. Informasi yang keliru dan terus diamplifikasi dinilai dapat berkembang dari persoalan di ruang digital menjadi persoalan di ruang fisik.

Karena itu, Eko mendorong kualitas ruang informasi menjadi bagian dari ketahanan nasional. Menurutnya, upaya tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun media, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam membangun ruang komunikasi dan informasi publik.

Ia menambahkan, perubahan teknologi juga menuntut media untuk terus menjaga profesionalisme, kompetensi insan pers dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik. Peran tersebut menjadi semakin penting karena media sosial dan teknologi AI memungkinkan informasi diproduksi dan disebarkan dengan sangat cepat.

Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini mengatakan, pers memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara lembaga demokrasi dengan masyarakat sipil serta lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Nuzula, pers memiliki peran menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan terverifikasi, membawa pengalaman dan aspirasi masyarakat ke ruang publik, melakukan pengawasan serta koreksi berbasis fakta, dan menjaga dialog dalam keberagaman.

“Ketika kita berbicara tentang ingin mengatasi masalah pers, mungkin tidak bisa satu-satu, tapi kita bagaimana menjawab masalah ini secara struktural dan itu kita harus berbicara dengan ekosistemnya. Nah, ekosistem itulah kemudian kita coba terjemahkan menjadi BEJO'S,” ujar Nuzula.

Nuzula menegaskan, persatuan tidak berarti seluruh masyarakat harus memiliki pendapat yang sama. Pers justru memiliki peran membantu masyarakat mengelola perbedaan secara rasional dan damai dengan menggunakan fakta sebagai rujukan bersama.

Konsep BEJO'S kemudian diarahkan untuk memperkuat praktik media yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif sekaligus mendukung industri pers yang sehat. Penguatan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas informasi sekaligus memperkuat ekosistem pers nasional. (Ryan Assyidiqi)