Gelar Forum Konsultasi Publik, KPKNL Solo Dorong Peningkatan Kualitas Layanan

RRI.CO.ID, Surakarta – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (12/8/2026) pagi.

Kegiatan yang diikuti lebih dari 23 mitra KPKNL tersebut menjadi sarana untuk menyerap masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Kepala KPKNL Surakarta, Diana Setiastanti, mengatakan bahwa pelaksanaan FKP merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas arahan kantor pusat.

Forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya instansi pemerintah untuk mendengarkan masukan dan umpan balik (feedback) dari masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang diberikan.

"Secara periodik tahunan, kami diminta untuk melakukan kegiatan yang namanya Forum Konsultasi Publik. Ini sebagai media untuk mendengarkan berbagai masukan atau feedback bagi instansi pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap layanan," ujar Diana.

Diana menjelaskan, KPKNL memiliki sejumlah layanan yang meliputi lelang, penilaian, piutang negara, serta pengelolaan kekayaan negara. Dari seluruh layanan tersebut, lelang menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Menurutnya, sekitar 90 persen pengguna layanan KPKNL berkaitan dengan layanan lelang. Jenis lelang yang ditangani antara lain lelang hak tanggungan, lelang barang rampasan, serta Barang Milik Negara (BMN).

"Lelang hak tanggungan umumnya berkaitan dengan aset berupa tanah dan bangunan yang digunakan untuk penyelesaian kredit bermasalah perbankan. Sementara itu, lelang BMN dapat berupa peralatan mesin, barang inventaris, hingga kendaraan yang sudah memasuki masa peremajaan," katanya.

Diana menambahkan, selain membahas pelayanan, FKP juga menjadi ruang bagi KPKNL untuk mengevaluasi upaya peningkatan integritas dan kualitas pelayanan. Ia menyebut KPKNL sebelumnya telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan kini tengah berupaya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (SF)