RRI.CO.ID, Surakarta – Dinas Sosial Kabupaten Sragen terus memperkuat respons cepat dalam penanganan warga yang terdampak bencana alam maupun nonalam, khususnya rumah roboh dan kebakaran. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tepat sasaran, transparan, dan sesuai tingkat kerusakan yang dialami korban.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Dra. Yuniarti, M.H. saat dialog obrolan Asta Cita Pro 4 RRI Surakarta pada Rabu, 5 Agustus 2026 menegaskan bahwa seluruh proses penanganan mengacu pada regulasi daerah. Menurutnya, setiap bantuan yang diberikan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita ketahui bersama yang namanya musibah itu terjadinya tidak terduga dan tentunya tidak siap siapa pun yang mengalaminya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sragen, dalam hal ini Dinas Sosial, mendasarkan penanganannya pada Perbup Nomor 32 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perbup Nomor6 Tahun 2022 mengenai pemberian bantuan terhadap rumah roboh atau rusak karena bencana alam maupun nonalam. Jadi dalam pelaksanaan tugas tentunya kami mendasarkan pada aturan," kata Yuniarti.

Yuniarti menjelaskan, begitu laporan bencana diterima, Dinas Sosial segera mengerahkan tim ke lokasi untuk memberikan bantuan kebutuhan dasar sekaligus melakukan asesmen terhadap kondisi korban dan tingkat kerusakan bangunan. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar pengajuan anggaran bantuan kepada Bupati Sragen. Besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah yang dialami warga.

"Yang pertama kami lakukan adalah menerjunkan tim untuk memberikan bantuan awal berupa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, alat mandi, terpal, hingga kasur. Dalam proses penanganan bencana, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri. Koordinasi dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pemerintah desa, serta berbagai unsur terkait lainnya. Kemudian sekaligus melakukan asesmen terhadap korban, termasuk melihat tingkat kerusakan dan apakah ada kelompok rentan seperti lansia, anak, atau penyandang disabilitas," katanya.

Data hasil asesmen digunakan sebagai dasar melaporkan kepada Bapak Bupati untuk mengajukan anggaran. Besarnya bantuan tergantung tingkat kerusakan. Kerusakan berat mendapat bantuan Rp20 juta, kerusakan sedang Rp15 juta, dan kerusakan ringan Rp10 juta.

Ia menambahkan, bantuan uang diberikan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening penerima. Sistem tersebut diterapkan agar penyaluran bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.

Berdasarkan data Dinas Sosial, sepanjang tahun 2025 telah disalurkan bantuan kepada 31 korban bencana rumah roboh maupun rusak akibat kebakaran. Sementara hingga Juli 2026, bantuan telah diberikan kepada 15 keluarga terdampak. Yuniarti mengungkapkan bahwa sebagian besar kejadian yang ditangani merupakan kebakaran akibat kelalaian manusia.

"Sebagian besar hampir 90 persen itu kebakaran. Dan sebagian besar karena kelalaian atau human error," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui tantangan yang paling sering dihadapi bukan pada proses verifikasi, melainkan keinginan masyarakat agar bantuan segera cair. Padahal seluruh pencairan harus melalui prosedur administrasi yang telah ditetapkan.

"Kadang masyarakat tidak sabar karena penginnya dana segera cair. Padahal kami harus membuat laporan, nota dinas, dan melalui prosedur yang berlaku. Kami terus memberikan penjelasan dengan sabar sampai bantuan dapat ditransfer," katanya.

Di sisi lain, budaya gotong royong masyarakat Sragen dinilai masih sangat kuat. Menurut Yuniarti, warga sekitar, organisasi kemasyarakatan, hingga relawan selalu bergerak membantu korban sejak awal kejadian sehingga kebutuhan mendesak dapat segera terpenuhi.

Yuniarti mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama selama musim kemarau yang identik dengan meningkatnya risiko kebakaran. Dirinya berharap agar masyarakat lebih hati-hati, terutama ketika meninggalkan rumah. Cek kompor, pastikan instalasi listrik dalam kondisi baik, karena sebagian besar kebakaran terjadi akibat kelalaian. Mudah-mudahan ke depan kejadian seperti ini bisa diminimalisir. Pemerintah siap membantu, tetapi yang lebih penting adalah musibah jangan sampai terjadi, (Nuri)