RRI.CO.ID, Wonogiri - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri memperkuat ekosistem demokrasi melalui kolaborasi lintas sektor dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama bersama 10 instansi, terdiri atas delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri, Selasa 4 Agustus 2026.

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung pendidikan demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berbasis data di Kabupaten Wonogiri.

Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Satya Graha, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada KPU, tetapi juga dukungan berbagai pihak.

"Demokrasi adalah ekosistem yang dibangun oleh banyak pihak. KPU hadir sebagai penyelenggara pemilu sekaligus pusat studi dan layanan demokrasi, namun keberhasilannya ditentukan oleh kolaborasi dan sinergi seluruh elemen," ujarnya.

Ia menegaskan, penandatanganan kerja sama bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari implementasi berbagai program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Hari ini bukan akhir dari proses, tetapi justru awal dari kerja bersama," ucapnya.

Kolaborasi dengan OPD disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, mencakup bidang pendidikan, administrasi kependudukan, komunikasi publik, pemberdayaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, wawasan kebangsaan, hingga penguatan literasi demokrasi. Sementara itu, kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama difokuskan pada pendidikan pemilih dan penguatan nilai kebangsaan, sedangkan BPS berperan dalam penyediaan data dan kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Satya berharap sinergi tersebut mampu menjadi model kolaborasi kelembagaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Wonogiri.

"Kita ingin membangun kolaborasi yang bukan hanya kuat di atas kertas, tetapi hidup dalam program dan kegiatan," katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, FX. Pranata, mengapresiasi langkah KPU Wonogiri yang menghadirkan Pusat Layanan Edukasi Kepemiluan sebagai ruang pembelajaran demokrasi bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi inisiatif KPU Kabupaten Wonogiri dalam menghadirkan Pusat Layanan Edukasi Kepemiluan sebagai wadah pembelajaran demokrasi bagi masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembinaan organisasi kemasyarakatan sekaligus membangun budaya demokrasi melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Dukungan juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, Hariyadi. Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

"Kami siap mendukung dan berkontribusi bersama dalam menyukseskan demokrasi di Kabupaten Wonogiri," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala BPS Kabupaten Wonogiri, Rahmad Iswanto. Menurutnya, data dan statistik menjadi elemen penting dalam mendukung kebijakan berbasis bukti sekaligus memperkuat literasi demokrasi.

"BPS Kabupaten Wonogiri siap mendukung kolaborasi ini melalui penguatan publikasi demokrasi dalam angka," katanya. (Ril/Ase)