RRI.CO.ID, Surakarta - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk melalui Layanan Jemput Bola di Kota Surakarta. Acara yang mengusung tema Rebranding Dukcapil ini telah berlangsung lancar pada hari Selasa, 28 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai elemen pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, hingga tokoh nasional untuk membahas pembaruan sistem data kependudukan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd., menyampaikan materi krusial terkait Verifikasi Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial ke depannya bisa menjadi jauh lebih tepat sasaran. Digitalisasi tersebut juga diharapkan mampu mengatasi masalah data ganda maupun fenomena warga berhak yang terlewat dari sistem bantuan sosial nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, turut menyoroti tingginya urgensi verifikasi bantuan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi secara penuh. Ia mengatakan, "keberadaan data tunggal yang kuat akan sangat membantu langkah pemerintah dalam membersihkan daftar penerima manfaat di lapangan". Pemadanan identitas ini merupakan kunci utama agar tidak ada lagi lapisan masyarakat rentan yang kesulitan mengakses hak-hak sosial mereka.

Dalam sesi paparan oleh Aria Bima, terungkap fakta memprihatinkan bahwa sistem birokrasi terkadang masih gagal mengenali warga yang benar-benar berhak menerima bantuan. Tingkat kesalahan eksklusi di lapangan disebut mencapai angka tujuh puluh persen, di mana dari sepuluh orang yang berhak, tujuh di antaranya justru tidak menerima bantuan sama sekali. Hal tersebut menggarisbawahi peringatan penting bahwa kemiskinan yang tidak terbaca oleh sistem tetaplah merupakan wujud kemiskinan yang nyata di tengah masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai rentetan tantangan pendataan tersebut, pemerintah secara resmi memperkenalkan Portal Perlinsos sebagai sarana pendaftaran bantuan sosial yang bersifat on-demand. Melalui portal layanan versi terbaru ini, masyarakat maupun agen perlindungan sosial dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri dan tentunya jauh lebih mudah. Akses digital semacam ini perlahan mulai menjadi jembatan penting untuk mempercepat respons pemerintah pusat terhadap setiap kebutuhan mendesak para warga.

Kehadiran program layanan jemput bola di Surakarta ini disambut dengan sangat antusias oleh semua pihak dan para tamu undangan, termasuk perwakilan lurah, camat, hingga jajaran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka ke depannya sangat diharapkan dapat segera menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan pentingnya identitas kependudukan digital di wilayah kerja masing-masing. Kolaborasi erat yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi sebuah langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata serta berkeadilan.

Agenda penting berskala nasional ini pada akhirnya ditutup dengan sesi diskusi interaktif serta pelaksanaan uji coba Portal Perlinsos secara langsung oleh para peserta yang hadir di lokasi. Diharapkan untuk langkah ke depannya, sistem pendataan kependudukan di seluruh wilayah Indonesia ini akan terus berkembang menjadi semakin mutakhir dan andal. Dengan keberhasilan upaya sinkronisasi demikian, pelayanan publik bagi seluruh rakyat, khususnya yang terkait dengan administrasi kependudukan, diyakini dapat berjalan semakin transparan. (Rifqi Nadhif)