RRI.CO.ID, Surakarta - Pemerintah Surakarta melarang sekolah jualan seragam, tentu tidak terlepas bagian Solo Bersih, Solo Maju stop Pungli di Dunia Pendidikan.
Kebijakan melalui Dinas Pendidikan resmi melarang sekolah negeri SD-SMP jual seragan, buku LKS serta atribut ke siswa maupun orang tua.
Langkah tersebut seperti pada komentar yang terangkum pada buletin Warta Pagi RRI Surakarta yang disampaikan editor rri.co.id Rabu (24 Juni 2026). Adapun dasar hukum seperti Permendikbud No. 75 tahun 2020, sekolah dilarang menjadi toko.
Serta SE Wali Kota Surakarta 2026, praktik jual seragam dapat berpotensi pungli serta dengan semangat 1 Sura yakni jamasi sekolahn dari karat bisnis berkedok pendidikan.
Kenapa dilarang ungkap Agus Yoga, yang tentu hal itu zona nyaman harus dihilangkan dikarenakan sekolah wajib beli seragam di koperasi dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar. Ortu tentu tidak bisa menolak.
Disisi lain oknum guru dan kepala sekolah nyaman karena tidak menutup kemnungkinan mendapat "komisi". Sementara enjahit rekanan juga nyaman mendapat proyek jahit baju seragam.
“Terlebih seragam ganti model setiap tahun, dampaknya baju sergama kakaknya tidak bisa diwariskan ke adik,” keluhnya.
Bersyukur, dengan aturan baru, pihak sekolah hanya boleh menetapkan: warna, model dan atribut. Siswa diperbolehkan mebeli dimana saja bahkan diperkenankan menggunakan baju bekas kakaknya, yang penting sesuai aturan.
Pada aturan tersebut jelas dipertegas tidak ada paksaan, dan bahkan bagi siswa kurang mampu, Pemkot salurkan seragam gratis lewat BOSDA sehingga tidak perlu beli.
Langkah tersebut tentu sebagai bentuk upaya Solo bersih anti korupsi, menutup celah pungli, meringankan beban serta mengajarkan jujur sejak sekolah.
Konsekuensinya pembaca rri.co.id, jika ada sekolah yang melanggar segara laporkan dengan cara lampirkan foto bukti: nota, pihak yang maksa beli. Kirim pesan singkat ke noor yang telah ditentukan, yang pasti Satgas RES Q akan turun
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....