Wali Kota Respati Arahkan APBD 2027 untuk Atasi Sampah dan Kembangkan Wisata Solo

RRI.CO.ID, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta mengarahkan APBD 2027 untuk memperkuat penanganan sampah dari hulu sekaligus mengembangkan kawasan wisata dan infrastruktur pendukung pariwisata. Arah kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta Respati Ardi usai Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang membahas KUA-PPAS APBD 2027 dan KUPA-PPAS APBD 2026, Jumat, 14 Agustus 2026.

Respati mengatakan, pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027. Pemkot ingin penanganan sampah tidak hanya dilakukan di tempat pembuangan akhir, tetapi dimulai dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat.

“Paripurna siang hari ini mengesahkan anggaran perubahan dan perencanaan penggunaan penganggaran di APBD 2027. Kita fokuskan banyak intervensi untuk terkait penanganan sampah, mengubah sampah menjadi di hulu,” ujar Respati.

Selain persampahan, Pemkot Surakarta juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kawasan wisata khusus dan infrastruktur yang mendukung wisata jalan kaki. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Solo Balapan.

Menurut Respati, pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya tarik wisata Kota Surakarta sekaligus membuat wisatawan tinggal lebih lama di Solo.

“Banyak pengembangan kawasan wisata khusus dan banyak penganggaran infrastruktur untuk pelestarian atau wisata jalan kaki. Salah satunya ada di area Solo Balapan dan area-area wisata khusus lainnya yang saya yakin menjadi daya tarik wisatawan kembali ke Solo lebih lama,” katanya.

Respati juga menyoroti masih adanya ketidakpastian mengenai besaran dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Pemkot Surakarta masih menunggu kepastian kebijakan tersebut untuk menentukan kemungkinan penyesuaian anggaran berikutnya.

“Pasti kita tetap menunggu nota keuangan Presiden. Hari ini kami masih menunggu kepastian terkait dana transfer dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo mengatakan, sejumlah penyesuaian anggaran dalam KUA-PPAS 2027 dilakukan setelah Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas kebutuhan program dari pemerintah maupun hasil pembahasan komisi dengan mitra kerja.

Menurut Budi, penambahan anggaran cukup besar terdapat pada sejumlah program fisik, khususnya yang menjadi mitra kerja Komisi III, seperti Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kalau yang 2027 memang di awal pada saat kita rapat di Badan Anggaran itu defisitnya jadi cukup besar karena ada penambahan-penambahan,” ungkap Budi.

Setelah dilakukan sinkronisasi antara Banggar dan TAPD, struktur anggaran tersebut kemudian disesuaikan sehingga tidak lagi mengalami defisit. Dalam hasil pembahasan, pendapatan daerah 2027 bertambah Rp40 miliar menjadi sekitar Rp2,155 triliun, sedangkan belanja daerah bertambah Rp59 miliar menjadi sekitar Rp2,204 triliun. (Ryan Assyidiqi)