Kukuhkan Pengurus ABPEDNAS se-Jateng, JAM Intel Tegaskan Sinergi Pengawasan Desa

  • 29 Mei 2026 12:58 WIB
  •  Surakarta

RRI.CO.ID, Karanganyar - Pengurus DPD dan DPC ABPEDNAS se-Jawa Tengah resmi dikukuhkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Reda Manthovani, sebagai perwakilan pengurus pusat, Jumat 29 Mei 2026.

Prosesi pelantikan akbar yang berlangsung di Gedung Wanita Karanganyar tersebut, dihadiri sejumlah jajaran pimpinan Kejung RI, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Walikota dan Bupati Solo Raya, serta ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari berbagai daerah.

JAM Intel Kejagung RI, Reda Manthovani, menyatakan asosiasi ini dibentuk untuk memperkuat sinergi pengawasan tata kelola keuangan desa bersama institusi kejaksaan. Selain pengukuhan, momentum ini juga digunakan untuk menyelaraskan program pengawasan digital terhadap mutu produk program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui sistem pelaporan stiker barcodes.

“Ini sebenarnya kan asosiasi dari badan permusyawaratan desa BPD, tugasnya kan ngawasi tata keuangan desa. Irisannya dengan kejaksaan ya karena sama-sama ngawasi ini, jadi makanya ada asosiasi ini dibikin untuk kerja sama membantu kejaksaan dalam mengawasi tata keuangan desa, pencegahan, pencegahan,” kata Reda Manthovani.

Reda menegaskan, apabila pengurus asosiasi atau masyarakat menemukan adanya kualitas produk makanan yang buruk atau tidak sesuai standar menu di lapangan, mereka bisa langsung memfoto dan melaporkannya ke sistem. Laporan tersebut dipastikan akan langsung terhubung ke Badan Gizi Nasional atau BGN serta kejaksaan untuk dijatuhi sanksi tegas.

“Langsung nge-link ke laporan ke kejaksaan dan BGN. Kalau misalnya produknya buruk misalnya, kualitasnya di bawah atau cuman misalnya cuma ada nasi doang, enggak ada lauk-lauknya, tinggal foto atau video kirim langsung. Nah, itu pasti ada tindakan lebih lanjut terhadap itu baik bisa jadi sanksi apa gitu kan, nanti BGN yang menjatuhkannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Reda mengungkapkan pelantikan pengurus di Jawa Tengah ini merupakan wilayah kedua di Indonesia setelah sebelumnya sukses diluncurkan di Jawa Timur. Kejaksaan berkomitmen penuh mengawal seluruh program strategis nasional, termasuk memastikan beasiswa Program Indonesia Pintar sampai ke bawah seratus persen tanpa potongan.

“Alhamdulillah nih jauh awal waktu pertama kali ini kami launching itu Jawa Timur, sekarang yang kedua Jawa Tengah nih. Kita harapannya membuat bahwa itu enggak boleh ada potongan, kita berusaha itu supaya apa yang diinginkan di pusat sampai sampai ke bawah seratus persen didapat,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menyampaikan pengukuhan massal pengurus DPD Jawa Tengah di bawah komando Abdul Khaliq serta jajaran DPC ini merupakan langkah besar penguatan kapasitas hukum soko guru desa. Jajaran pengurus yang baru dilantik diminta bergerak aktif mendampingi tata kelola desa demi menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Melalui program Jaga Desa, peran dan tupoksi anggota BPD kini semakin jelas dan mendapatkan pendampingan dalam menjalankan fungsi pengawasan bersama teman-teman kejaksaan. Seluruh program ini selaras dengan visi misi pembangunan nasional dan mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat desa,” ujar Indra.

Indra juga memanfaatkan momentum pelantikan akbar tersebut untuk menyuarakan aspirasi terkait peningkatan tunjangan dan kesejahteraan para anggota BPD di Jawa Tengah yang dinilai masih jauh dari kelayakan.

Ia mendesak pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran konkret serta meminta jajaran pengurus baru untuk fokus mengawal program kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

“Saudaraku-saudaraku, kita tahu masih banyak anggota BPD yang menerima tunjangan dan kesejahteraan jauh dari kelayakan. Kita melakukan penguatan ekonomi desa melalui berbagai program strategis berbasis potensi lokal desa, di antaranya tadi yang sudah disampaikan program Jaga Dapur MBG, Jaga Indonesia Pintar, Jaga Air Bersih, Pengembangan Biofloc, Jaga Pangan melalui pengembangan program Satu Desa, Satu Kandang,” kata Ketum DPP ABPEDNAS.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....