Temui Massa UNS, Ketua DPRD Solo Jawab Isu Makan Gratis hingga TPA Putri Cempo

RRI.CO.ID, Surakarta – Jajaran legislatif Kota Surakarta bergerak cepat merespons keluhan yang dibawa oleh ratusan mahasiswa UNS saat menyampaikan aspirasi di depan kantor dewan, Kamis, 21 Mei 2026. Pihak dewan memberikan penjelasan komprehensif mengenai batasan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa isu makro seperti pengawasan kualitas program pusat tetap menjadi perhatian daerah. DPRD Solo terus berkoordinasi dengan wali kota untuk mengirimkan rekomendasi evaluasi tegas ke pusat jika ditemukan masalah kualitas di lapangan.

"Itu sebagai salah satu bentuk fungsi kita di DPRD walaupun memang itu bukan menjadi kewenangan kita di DPRD," ucap Budi Prasetyo.

Selain isu nasional, dewan juga menjawab kritik mahasiswa mengenai permasalahan lingkungan lokal, khususnya proyek strategis nasional (PSN) pengolahan sampah di TPA Putri Cempo. Mahasiswa menuntut pembukaan seluruh dokumen kebijakan, pendanaan, serta kajian dampak lingkungan agar transparan.

Sorotan tajam dari kalangan mahasiswa diarahkan pada penerapan teknologi baru serta adanya dampak sosial dari kebijakan pelarangan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Perubahan regulasi sistem pembuangan sampah tersebut diakui sempat memicu terhentinya aktivitas ekonomi para pemulung setempat.

"Keluhan pemulung yang kemudian karena sampah tidak bisa dibuang ke sana jadi aktivitas mereka kan juga berhenti otomatis, apalagi ada ketakutan kemudian sampah tidak terambil oleh masyarakat, ini kita sudah bereaksi kami di DPRD," ujar Budi Prasetyo.

Pihak DPRD Kota Surakarta berkomitmen untuk menjadwalkan ulang pertemuan resmi dengan mengundang seluruh elemen mahasiswa dalam waktu dekat. Forum tersebut nantinya juga akan menghadirkan dinas terkait beserta jajaran stakeholder dari TPA Putri Cempo guna merumuskan solusi bersama. (Ryan Assyidiqi)