Ajak Indonesia Naik Kelas, Saraswati Dorong Transformasi Industri Minyak Atsiri

RRI.CO.ID, Karanganyar - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mendorong pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam nasional, khususnya pada komoditas minyak atsiri (essential oil). Ia menekankan perlunya transformasi industri yang masif agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penyedia bahan mentah bagi negara lain, melainkan menjadi pemain utama dalam produk hilirisasi yang bernilai tambah tinggi.

Hal tersebut disampaikan Rahayu Saraswati saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Rumah Atsiri Indonesia, Kabupaten Karanganyar, Kamis 21 Mei 2026. Dalam kunjungan itu, Saraswati berkesempatan meninjau museum dan fasilitas pengolahan yang menggambarkan sejarah panjang industri atsiri sejak tahun 1963, di mana kawasan tersebut dulunya merupakan pengolah serai terbesar di Asia.

“Banyak yang tidak tahu bahwa atsiri adalah essential oil. Kita ini sebenarnya produsen yang luar biasa karena bahan bakunya ada di sini. Sangat luar biasa melihat sejarah bagaimana pabrik ini sejak tahun 1963 sudah bisa mengolah ber ton-ton serai per hari, dan ini harus menjadi inspirasi bagi kita,” katanya.

Ia menyoroti ironi ekonomi di mana Indonesia, sebagai negara penghasil bahan baku, justru belum masuk dalam jajaran lima besar eksportir minyak atsiri dunia. Saraswati membandingkan kondisi tersebut dengan Singapura yang mampu masuk dalam lima besar eksportir dunia, meski tidak memiliki lahan perkebunan untuk bahan baku tanaman atsiri.

"Singapura saja bisa menjadi eksportir minyak atsiri nomor lima dunia. Pertanyaannya, mereka menumbuhkan bahan bakunya dari mana? Kita harus mengubah nilai tambah ini supaya nyata melalui hilirisasi," ujarnya.

Saraswati mengungkapkan pada tahun 2024, nilai ekspor komoditas atsiri Indonesia mencapai 260 juta dolar AS atau setara dengan triliunan rupiah. Namun, nilai tersebut masih didominasi oleh ekspor bahan baku mentah, sehingga nilai tambahnya tidak maksimal bagi ekonomi domestik.

“Kita harus mengubah nilai tambah ini supaya nyata. Dari yang tadinya hanya bahan baku biasa, harus diolah menjadi produk jadi yang bisa digunakan masyarakat umum, mulai dari produk perawatan tubuh, minyak untuk makanan, hingga aroma terapi. Dengan mengolahnya menjadi produk jadi di dalam negeri, manfaat ekonominya akan jauh lebih dirasakan oleh masyarakat kita sendiri,” ucap Saraswati.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan langkah hilirisasi sangat sejalan dengan visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang merujuk pada Pasal 33 UUD 1945. Ia meyakini segala sumber daya alam yang terkandung di bumi dan air Indonesia harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

“Apapun yang terkandung di dalam bumi, air, dan wilayah Indonesia harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Hilirisasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional, sehingga net inflow devisa kita bisa jauh melebihi net outflow,” katanya.

Saraswati mengapresiasi kerangka regulasi yang ada saat ini dan menilai bahwa secara aturan, Indonesia sudah memiliki landasan yang kuat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk kini fokus pada aspek implementasi di lapangan agar kebijakan tersebut berjalan optimal.

“Kami berharap Kementerian Perindustrian dapat terus mendampingi pelaku industri lokal agar mampu bertransformasi menjadi industri yang mapan dan berdaya saing global. Dukungan Komisi VII tentu akan terus diberikan, baik dari sisi pengawasan maupun penguatan regulasi, agar hilirisasi ini benar-benar terwujud secara nyata,” ujarnya.