RRI.CO.ID, Surakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta kembali memperkuat kerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan guna memastikan pengamanan dan legalitas aset tanah milik negara yang dikelola perusahaan.

Sinergi tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Executive Vice President (EVP) KAI Daop 6 Yogyakarta, Bambang Respationo, bersama Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto, di Semarang, Senin 11 Mei 2026.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian permasalahan aset, khususnya di wilayah operasional Daop 6.

“Kerja sama ini menjadi wujud komitmen KAI bersama BPN dalam memperkuat kepastian hukum aset perusahaan. Dengan sinergi yang baik, proses sertifikasi serta penyelesaian persoalan lahan diharapkan berjalan lebih optimal dan efektif,” ujar Feni dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Selasa (12/5/2026).

Feni menekankan bahwa legalitas aset adalah aspek krusial dalam mendukung kelancaran operasional dan pengembangan layanan transportasi kereta api. KAI secara konsisten melakukan pengamanan aset melalui koordinasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan data perusahaan, tantangan sertifikasi aset di wilayah Daop 6 Yogyakarta masih cukup besar. Hingga saat ini, luas lahan yang sudah tersertifikasi baru mencapai sebagian dari total keseluruhan.

"Untuk wilayah kerja Daop 6 Yogyakarta, saat ini aset yang tersertifikasi mencapai 7.860.784 meter persegi atau sekitar 49 persen dari total aset sebesar 16.040.407 meter persegi," ucap Feni menjelaskan.

Melalui perpanjangan kerja sama ini, KAI berharap proses sertifikasi tanah di wilayah Daop 6 semakin terakselerasi. Hal ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap aset negara sekaligus mendukung pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan bagi masyarakat. (SF)