RRI.CO.ID, Surakarta – Perlintasan sebidang kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas yang menghantui wilayah Kabupaten Klaten. Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Klaten, dari total 35 perlintasan sebidang yang ada, masih terdapat titik-titik krusial yang belum memiliki pengamanan memadai.

Kasi Pengendalian Operasi Dishub Klaten, Nunung Wahyu Dwiningsih, mengungkapkan bahwa 32 titik perlintasan saat ini sudah dilengkapi palang pintu dan dijaga petugas. Namun, tiga titik lainnya masih dibiarkan terbuka tanpa penjagaan.

Ketiga perlintasan yang belum berpalang tersebut berlokasi di: GPL 113 Mbolali, Kecamatan Wonosari. GPL 259 Malese, Kecamatan Ceper serta GPL 305 Tangkisan, Kecamatan Jogonalan.

Nunung menjelaskan bahwa perlintasan tanpa palang pintu ini kerap menjadi lokasi kecelakaan fatal. Terkait penanganan perlintasan liar, ia menegaskan bahwa kewenangan penutupan berada di tangan PT KAI (Persero).

"Untuk perlintasan sebidang yang tidak berpalang pintu dan tidak dijaga, secara kewenangan sebenarnya PT KAI Daop 6 Yogyakarta berhak untuk melakukan penutupan karena mereka memiliki data lengkap mengenai titik-titik tidak resmi tersebut," ujar Nunung saat menjadi narasumber dialog di RRI, Senin 4 Mei.

Meski sosialisasi rutin dilakukan melalui pembagian edukasi langsung dan pemasangan spanduk (MMT), tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah. Nunung menilai, secanggih apa pun infrastruktur yang dibangun, tantangan terbesarnya adalah **budaya disiplin**. Masyarakat seringkali memilih menerobos demi menghemat waktu sedikit saja, tanpa memikirkan risiko nyawa.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, turut memberikan pandangannya. Menurut Djoko, solusi jangka panjang untuk menekan angka kecelakaan adalah melalui pendidikan berlalu lintas sejak usia dini, mencontoh negara-negara maju dengan tingkat keselamatan tinggi.

"Kita harus mulai mendidik anak-anak sekarang agar 10 hingga 20 tahun ke depan, mereka menjadi generasi yang tertib. Di negara maju, angka kecelakaan rendah karena mereka memiliki sistem pendidikan berlalu lintas yang kuat," kata Djoko.

Selain faktor manusia, Djoko menyoroti masalah anggaran. Menurutnya, kampanye keselamatan tidak akan maksimal tanpa dukungan dana yang memadai untuk pembenahan infrastruktur, seperti penutupan perlintasan liar secara permanen.

Djoko mendesak pemerintah agar mengambil langkah tegas pada perlintasan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Ia menekankan bahwa keselamatan nyawa warga harus menjadi prioritas utama di atas program pembangunan lainnya. (Lidia/MI)