RRI.CO.ID, Surakarta – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini menjadi momentum penting sebagai tonggak sejarah yang amat bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Pendidikan pada tahun 2003 serta Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2005, arah pendidikan nasional mulai tertata melalui berbagai perangkat regulasi yang pasti.

Hal ini memungkinkan anak-anak di seluruh pelosok negeri untuk mulai mengenyam pendidikan dengan akses yang lebih jelas. Dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan juga semakin terlihat melalui berbagai program kebijakan yang baru saja digelontorkan.

Kehadiran program seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta berbagai unsur penunjang lainnya dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan di tanah air.

Namun, di tengah capaian tersebut, terdapat catatan kritis yang perlu menjadi bahan renungan bersama, khususnya terkait dengan pengelolaan manajemen mutu.

Pengamat pendidikan sekaligus Dekan FKIP UMS, Prof. Anam Sutopo, mengungkapkan meskipun asas pemerataan mulai dirasakan, aspek manajemen mutu masih perlu ditingkatkan.

Dalam kancah persaingan internasional, kualitas pendidikan Indonesia dinilai masih mengalami berbagai ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain. Hal inilah yang mendasari perlunya penataan ulang secara menyeluruh dalam sistem manajemen pendidikan kita.

"Dengan menata ulang manajemen mutu pendidikan, maka pendidikan kita akan semakin membaik dan memiliki kualitas yang sama di seluruh wilayah," ujar Prof. Anam Sutopo, Sabtu, 2 Mei 2026.

Penataan ini diharapkan mampu menghapus disparitas atau kesenjangan kualitas pendidikan yang selama ini terjadi antar daerah, golongan, maupun suku di Indonesia.

Fokus utamanya adalah memastikan setiap anak negeri menikmati pendidikan yang tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas tinggi. Pemerintah memegang peranan kunci dalam mewujudkan visi tersebut dengan cara membuka diri terhadap kolaborasi.

Keterlibatan seluruh komponen bangsa sangat diperlukan untuk bersama-sama menata ulang manajemen mutu agar arah pendidikan semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan pendidikan menjadi syarat mutlak demi mencapai kualitas pendidikan yang dicita-citakan bersama.

Langkah penataan ulang ini diyakini akan membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik dan kompetitif di tingkat dunia. Tanpa adanya pembenahan pada aspek manajemen mutu, dikhawatirkan pemerataan akses pendidikan yang sudah berjalan tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa.

Oleh karena itu, momentum Hardiknas ini harus dijadikan titik awal untuk melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

"Semoga ke depan pendidikan di negeri kita akan semakin maju dan menggapai apa yang kita cita-citakan bersama," kata Prof. Anam.

Harapan ini menjadi penutup refleksi atas perjalanan panjang pendidikan nasional yang masih memerlukan kerja keras semua pihak. Keselarasan antara pemerataan akses dan kualitas mutu akan menjadi fondasi kuat bagi masa depan generasi muda Indonesia. (Dania/MI)