RRI.CO.ID, Surakarta - Kegiatan review dan uji konsekuensi daftar informasi yang dikecualikan digelar di Gedung Tawang Praja, Selasa, 28 April 2026. Agenda ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel di Kota Surakarta.

Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono mengatakan keterbukaan informasi publik menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis terhadap akses informasi.

“Keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi telah menjadi kebutuhan mendasar,” ujarnya. Hal ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik.

Ia menambahkan keterbukaan informasi juga mendorong partisipasi masyarakat. Publik dapat terlibat sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Namun tidak semua informasi dapat dibuka. Ada informasi yang harus dikecualikan karena menyangkut kepentingan strategis dan perlindungan data pribadi.

“Semua informasi pada dasarnya terbuka, tetapi ada batasan yang harus kita jaga,” ucapnya. Ia menegaskan pentingnya uji konsekuensi dalam menentukan informasi.

Uji konsekuensi dilakukan melalui analisis dampak terhadap informasi. Proses ini harus objektif dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Budi menekankan peran PPID dalam menjaga kualitas layanan informasi. Informasi harus relevan, mutakhir, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Peserta diharapkan memahami pengelolaan informasi publik secara komprehensif. (Reza)