RRI.CO.ID, Sragen - Pondok Pesantren tetap menjadi basis pergerakan utama dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis. Karena Pesantren adalah soko guru Nahdlatul Ulama, bukan alat politik.

Penegasan ini disampaikan tokoh nasional Prof. Mahfud MD saat menjadi pembicara Naharul Ijtima dan Halalbihalal di Pondok Pesantren Walisongo, kecamatan Karangmalang, Sragen, Sabtu 11 April siang.

"Pesantren itu kan soko gurunya NU ya. Jadi harus betul-betul pesantren basisnya itu. Bukan politik, tapi pesantren. Dan itu yang dulu berhasil," kata Mahfud MD.

Mantan Menkopolhukam itu juga menyinggung pelaksanaan Muktamar NU. Ia memberikan sorotan khusus mengenai kriteria pemimpin masa depan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Menurutnya, suksesi kepemimpinan harus dikembalikan pada aturan dasar organisasi dan kearifan para ulama. Terkait adanya isu "tarik ulur" kepentingan di tubuh organisasi, Mahfud menyatakan optimismenya bahwa NU memiliki mekanisme internal yang kuat melalui peran para kiai senior.

"Kriteria yang cocok itu sesuai dengan AD/ART dan sesuai dengan fatwa para ulama sepuh. NU akan baik. Banyak kiai sepuh di sini yang bisa menjadi rujukan. Mudah-mudahan lancar semuanya," ucap dia.

Senada dengan Mahfud, Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng, KH Abdul Gaffar Rozin (Gus Rozin), dalam agenda Naharul Ijtima dan Halalbihalal tersebut, menyoroti tantangan pesantren di tengah regulasi nasional.

Dia menegaskan bahwa pesantren merupakan tulang punggung bagi Nahdlatul Ulama sekaligus bagi bangsa Indonesia. Ia menyoroti langkah pemerintah yang tahun ini membentuk Direktorat Jenderal Pesantren sebagai bagian dari regulasi terbaru.

Gus Rozin memaparkan bahwa hadirnya regulasi baru ini membawa dampak ganda. Di satu sisi, negara kini memberikan pengakuan penuh terhadap ijazah pesantren, yang memberikan keleluasaan bagi para santri dalam jenjang formal. Namun di sisi lain, ia mengingatkan adanya risiko yang harus dikawal ketat. MI