RRI.CO.ID, Surakarta – Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Hartono menegaskan komitmen perguruan tinggi untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis data dan kajian ilmiah.

Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) “Outlook 1 Tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah” yang digelar di Ruang Sidang 4 Gedung dr. Prakosa UNS, Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam rilis yang diterima rri.co.id, Hartono menyebut hubungan UNS dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah terjalin sejak 2000 melalui berbagai kolaborasi, mulai dari riset kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, pengabdian masyarakat, hingga perencanaan pembangunan daerah.

“Kami menyambut baik inisiasi Pemprov Jateng yang secara konsisten merangkul perguruan tinggi dalam mengoptimalkan program pembangunan daerah. Ini merupakan praktik nyata collaborative government,” kata Hartono.

Dalam forum tersebut hadir sejumlah narasumber, antara lain Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Didik Nursetyohadi, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dr. Zulkifli, serta Wakil Rektor UNS Prof. Irwan Trinugroho.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,37 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa.

Selain itu, realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp88,50 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Asing sebesar Rp50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp37,64 triliun. Total investasi tersebut mencakup 105.078 proyek dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.

Hartono menilai capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Jawa Tengah sebagai destinasi investasi yang kompetitif.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, serta berbasis pengetahuan.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti melalui sumber daya akademik lintas disiplin.

“Saya meyakini FGD ini tidak hanya memotret capaian pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi tantangan dan merumuskan langkah antisipatif ke depan,” ujarnya.

Ia juga mendorong mahasiswa memanfaatkan forum diskusi tersebut sebagai ruang belajar untuk memahami proses perumusan kebijakan publik secara langsung.