RRI.CO.ID, Surakarta - Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengintervensi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada penerima manfaat selama bulan Ramadan. Permintaan ini menyusul adanya laporan masyarakat dan sekolah terkait menu MBG yang dinilai kurang layak.

Respati mengakui, masih terdapat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Solo yang menyajikan makanan tidak sesuai standar. Pemerintah Kota Surakarta, telah mencatat beberapa SPPG yang bermasalah untuk dilaporkan dan dievaluasi.

“Kami sudah menulis beberapa SPPG yang bermasalah. Dan siang ini ada rakor MBG di Kota Semarang, dikumpulkan seluruh kabupaten/kota dan saatnya saya menyampaikan masukan. Dan SPPG yang masih menyuguhkan menu tidak sesuai, saya mohon agar bisa menyesuaikan,” ujarnya, Selasa, 3 Maret 2026

Ia menegaskan, evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program MBG di Kota Bengawan dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan keluhan di masyarakat. Selain kualitas menu, Respati juga menyoroti jumlah dapur SPPG yang beroperasi di Solo.

Menurut hasil kajian pemerintah kota, kebutuhan SPPG di Solo idealnya sebanyak 81 unit. Ia meminta BGN menyesuaikan jumlah tersebut agar pengawasan dan distribusi program lebih terkendali.

“Menyesuaikan jumlah SPPG yang dibuka di Solo. Menurut data kami, itu 81 SPPG. Jadi saya juga mohon agar BGN untuk tidak buka dapurnya SPPG tidak lebih 81. Sehingga tidak terjadi konflik sosial, penerima manfaat aman dan pengawasannya. Kalau pengawasan diserahkan kepada Pemda, otomatis kalau jumlah tidak sesuai dan terlalu banyak, pengawasan juga tidak optimal,” katanya menjelaskan.

Respati juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika masih ditemukan menu MBG yang tidak layak dikonsumsi. Ia berharap Satgas MBG di Kota Solo terus memperketat pengawasan agar program tersebut benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi penerima manfaat. (Ryan Assyidiqi)