RRI.CO.ID, Surakarta - Polres Wonogiri melalui Satgas Pangan Kabupaten Wonogiri bersama instansi terkait menggelar sosialisasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung Tahun 2026 di Pendopo Kecamatan Ngadirojo, Kamis 5 Februari 2026. Kegiatan diikuti unsur Forkopimcam, kepala desa, kelompok tani, serta pelaku usaha jagung.

Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada petani, pengusaha, dan pemangku kepentingan mengenai kebijakan HPP jagung agar pelaksanaan di lapangan berjalan seragam, adil, dan tidak merugikan petani. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan (KUKM), Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, anggota DPRD Wonogiri, Bulog, serta jajaran Polres Wonogiri.

Dalam pemaparannya, Bulog Kabupaten Wonogiri menjelaskan mekanisme penyerapan jagung sesuai penugasan pemerintah, termasuk standar kadar air, harga acuan, dan persyaratan administrasi. Satgas Pangan Polres Wonogiri juga menegaskan peran pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan harga pembelian sesuai HPP serta mencegah praktik merugikan petani, seperti pembelian paksa, manipulasi timbangan, hingga penimbunan.

Kasihumas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo, S.H., M.H. mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M. mengatakan sosialisasi ini merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas sektor pangan, khususnya komoditas jagung. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh pihak memahami aturan HPP jagung tahun 2026. Polri hadir untuk melindungi petani agar hasil panen mereka dibeli sesuai ketentuan pemerintah serta mencegah adanya praktik yang merugikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Satgas Pangan Polres Wonogiri akan terus melakukan pengawasan di tingkat petani, kelompok tani, maupun pengusaha dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif. “Penegakan hukum menjadi langkah terakhir. Harapan kami, dengan sinergi semua pihak, kesejahteraan petani dapat terjaga dan situasi kamtibmas di sektor pangan tetap kondusif,” katanya. (Ril/Ase)