RRI.CO.ID, Surakarta - Agenda Tirakatan dan Refleksi Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 yang digelar PWI Surakarta secara mengejutkan harus berpindah lokasi dari Monumen Pers Nasional (MPN). Hal ini terjadi setelah pihak pengelola MPN melakukan pembatalan sepihak penggunaan aula utama, meski izin sebelumnya diklaim telah diberikan oleh Kepala MPN jauh-jauh hari.

Keputusan mendadak tersebut diterima oleh panitia hanya empat hari sebelum acara dilaksanakan dengan alasan ruangan akan digunakan untuk agenda lain. Kondisi ini membuat PWI Surakarta terpaksa mencari lokasi alternatif di luar gedung yang menjadi saksi bisu lahirnya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 1946 tersebut.

“Padahal jauh-jauh hari kami sudah koordinasi dengan Pak Kepala MPN dan dijanjikan bisa digelar di Hall Utama. Tapi tiba-tiba saat mau persiapan kok tidak boleh pakai ruang tersebut. Kami merasa seperti terusir dari rumah sendiri,” ujar Sekretaris PWI Surakarta, Asep Abdullah, Selasa 10 Februari 2026.

Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul, sangat menyayangkan sikap pengelola MPN yang dinilai tidak akomodatif terhadap komunitas pers lokal. Menurutnya, ketidaksinkronan antara pimpinan MPN dengan jajaran staf di bawahnya telah merusak tradisi tahunan yang seharusnya menjadi momen sakral refleksi sejarah pers nasional.

“Tirakatan ini kegiatan rutin di lokasi saksi sejarah berdirinya PWI. Baru tahun ini acara penting HPN di Surakarta tidak dilangsungkan di tempat asal berdirinya pers. Kami berharap tata kelola di Monumen Pers diperbaiki agar lebih profesional karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujar Anas.

Kekecewaan senada disampaikan tokoh pers senior sekaligus Ketua Dewan Kehormatan PWI Surakarta, Andjar Hari Wartono. Ia membandingkan kepemimpinan MPN saat ini dengan pengelola sebelumnya yang dinilai jauh lebih menghargai sejarah dan keberadaan organisasi pers sebagai pemilik ruh dari monumen tersebut.

“Monumen ini berdiri dilahirkan oleh PWI, tapi mengapa akhir-akhir ini malah menyulitkan kegiatan PWI. Bukan memperlancar tapi malah nyrimpeti. Pengelola sekarang sepertinya tidak paham sejarah mengapa monumen ini didirikan,” ucap Andjar dengan nada kecewa.

Menindaklanjuti persoalan ini, PWI Surakarta berencana melakukan inventarisasi keluhan terkait tata kelola dan pelayanan di MPN. Laporan tersebut nantinya akan disampaikan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai instansi yang menaungi Monumen Pers Nasional.