RRI.CO.ID, Sragen - Salah satu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Sragen bakal menjadi penyalur resmi pupuk bersubsidi. Pemerintah juga mendorong KDMP yang lainnya menjadi penyalur pupuk resmi untuk memutus mata rantai distribusi yang saat ini terkesan ruwet. 

Komisaris PT Petrokimia Gresik, Luluk Nur Hamidah, mengatakan KDMP Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, telah mendapatkan penunjukan sebagai penyalur pupuk bersubsidi. KDMP tersebut bakal menjadi pilot project di Sragen.

"Saat ini, beberapa wilayah telah mulai menjalankan skema tersebut (penyalur resmi pupuk bersubsidi). Salah satu contohnya adalah di Desa Jambanan melalui KDMP," kata Luluk Nur Hamidah, Sabtu 7 Februari. 

Baca juga: Tolak Kades Tumbal KDMP, DPRD Sragen Minta Pemkab Cari Solusi ​

Luluk menyoroti persoalan tata kelola dan distribusi pupuk yang selama ini sering dikeluhkan petani. Masalah mulai dari distribusi yang macet, disparitas harga, hingga jarak yang jauh antara petani dengan pengecer menjadi perhatian serius.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mendorong peran KDMP sebagai bagian dari ekosistem ekonomi desa. KDMP diharapkan mampu menjadi penyalur pupuk subsidi di tingkat tapak sekaligus memutus mata rantai distribusi yang panjang dan rawan penyelewengan.

"Kita ingin memperpendek jarak dan memastikan tidak ada lagi penyelewengan harga. KDMP akan menjadi prioritas untuk menjadi penyalur pupuk subsidi," katanya menegaskan.

Ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi KDMP sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Luluk mengingatkan bahwa pengelolaan KDMP tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau sekadar menjadi ajang "bagi-bagi jatah" posisi.

Ia menekankan SDM berkualitas dan profesional. Kemudian pentingnya kualifikasi dan insting bisnis bagi para pengurus.

"Jadi pengelola KDMP/BUMDes penyalur pupuk harus disi anak muda yang bersemangat, memiliki manajemen yang baik dan insting bisnis kuat. Memiliki badan hukum yang sah. Memiliki gudang penyimpanan dan lokasi yang mudah dijangkau dan memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan," kata dia menjelaskan.

Mantan anggota Komisi IV DPR RI itu mengakui, pernah mendorong BUMDes untuk menjadi penyalur. Sekarang, baik KDMP maupun BUMDes dipersilakan mengajukan diri. 

"Selama syarat terpenuhi, terutama soal gudang dan SDM yang oke, akan kami proses demi memastikan pupuk sampai ke tangan petani dengan tepat," ujar Luluk.

Luluk juga menegaskan komitmen perusahaan Petrokimia Gresik dalam mendukung kedaulatan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperkuat sektor produksi melalui penambahan unit pabrik baru guna menjamin ketersediaan pupuk bagi petani.

"Kita akan menambah unit produksi, misalnya pabrik baru NPK di Petrokimia Gresik, Aceh, hingga Pusri. Ketersediaan pupuk adalah aspek krusial untuk mencapai ketahanan pangan," ujar Luluk. MI