Jaga Kelestarian Sungai Pusur, Riset UNS Ungkap Pentingnya Kolaborasi Antarpihak

RRI.CO.ID, Surakarta - Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah atau ketersediaan dana semata. Keberlanjutan sumber daya air di Sub-DAS Pusur sangat bergantung pada kerja sama dan kolaborasi yang erat dari berbagai pihak.

Hal tersebut merupakan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh tim riset Green Economy and Sustainable Development Universitas Sebelas Maret (UNS). Penelitian ini dipimpin oleh Prof. Evi Gravitiani dan Prof. Ari Handono Ramelan, bekerja sama dengan Prof. Tatien Masharabu dari University of Burundi serta dua peneliti doktoral, Célestin Havyarimana dan Rama Zakaria.

Ketua Tim Penelitian Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si., CBEc., menegaskan pentingnya pendekatan tersebut. Menurutnya temuan ini menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan fondasi utama dalam implementasi pembayaran jasa lingkungan.

Dikatakan Dr Evi, keberadaan forum multipihak menjadi penting untuk membangun komunikasi, menyelesaikan konflik kepentingan, serta menyepakati pembagian manfaat yang adil bagi semua pihak. Ke depan, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan perlu menjadi prioritas dalam pengembangan Payment for Environmental Services (PES) di Indonesia.

"Dengan kolaborasi yang kuat, pembayaran jasa lingkungan tidak hanya menjadi instrumen konservasi, tetapi juga menjadi model pembangunan berkelanjutan yang mampu menghubungkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang," ujarnya baru-baru ini.

Dalam studi ini, tim peneliti mengidentifikasi sebanyak 22 pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam skema Pembayaran Jasa Lingkungan atau Payment for Environmental Services (PES) di Sub-DAS Pusur. Para pihak tersebut mencakup pemerintah daerah, pemerintah desa, akademisi, dunia usaha, kelompok tani, media massa, lembaga masyarakat, hingga forum multipihak.

Berdasarkan hasil analisis metode MACTOR, akademisi UNS memiliki tingkat pengaruh tidak langsung paling tinggi dalam tata kelola PES. Peran akademisi difokuskan pada penyediaan riset ilmiah, penyusunan masukan kebijakan, serta pemfasilitasan komunikasi antaraktor tanpa memegang wewenang formal.

Selain akademisi, lembaga seperti Pusur Institute dan Multi Stakeholder Forum (MSF) memegang peran strategis sebagai penyeimbang dan penghubung di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan utama memiliki tingkat pengaruh dan ketergantungan yang sama-sama tinggi, sehingga tidak ada satu pun lembaga yang mampu bekerja sendiri tanpa dukungan pihak lain.

Kondisi saling tergantung ini terlihat dari pemerintah yang membutuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, kelompok tani yang memerlukan kepastian aturan, serta sektor bisnis yang membutuhkan jaminan ketersediaan air. Kemitraan internasional antara UNS dan University of Burundi ini sekaligus mendukung perwujudan SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui pertukaran pengetahuan mengenai penerapan skema jasa lingkungan di kawasan tropis. (Dinar Rusydiana)